Buwas Jawab Kritikan Jokowi soal Bulog Tak Bisa Jual Beras Petani, Apa Katanya?

Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menjawab kritik dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6). Jokowi menyentil Bulog karena dianggap hanya bisa menyerap beras petani, tetapi sulit mendistribusikannya. Sehingga kualitas berasnya menjadi turun.

"Walaupun kemarin disampaikan Pak Presiden walau Bulog bisa menyerap tapi menjualnya nggak bisa, khususnya kalau CBP (Cadangan Beras Pemerintah) penuh ketentuan dan aturan karena barang dari pemerintah," kata Buwas pada RDP Komisi IV DPR RI, Senin (27/6).

Buwas menjelaskan bahwa pada Rakortas 2018 diputuskan bahwa stok beras Bulog untuk CBP sebesar 1-1,5 juta ton. Namun sampai hari ini belum ada keputusan yang pasti berapa yang harus dipasok Bulog.

"Penugasan dari pemerintah hanya mekanismenya perlu dipikirkan kembali karena anggaran yang digunakan untuk serap beras CBP adalah anggaran pinjaman dari bank dengan bunga komersial," ujarnya.

Dengan begitu maka pasokan Bulog terancam melebihi kebutuhan. Sehingga kemungkinan kerusakan dan turunnya mutu beras sangat besar. Di samping itu, ada masalah kedua yakni beban bunga yang harus ditanggung Bulog.

"Memang kalau beras ini lebih dari satu tahun ini potensinya untuk turun mutu sangat besar dan ini jadi cost tinggi bilamana kalau kita harus merawat beras ini," ujar Buwas.

Buwas mencontohkan, pada 2019 Bulog kelebihan pasokan sehingga melakukan kontrak dengan Arab Saudi untuk ekspor sebanyak 100 ribu ton dalam satu tahun. Namun, beras tersebut tak bisa keluar karena terbentur oleh regulasi.

Selain sulit menyalurkan, pihaknya juga dihadapkan dengan kondisi gudang Bulog yang tak sesuai standar penyimpanan beras sehingga kualitas beras yang disimpan cenderung cepat turun mutu.

Tak hanya itu, Buwas merasa kondisi sulitnya menyalurkan beras saat ini dibanding dulu adalah saat ini sudah tidak ada program beras sejahtera (Rastra).

"Kalau dulu mungkin tak masalah karena beras yang kita serap ini segara bisa disalurkan karena ada program Rastra, di mana satu tahun kita bisa salurkan 2,6 juta ton yang hari ini sama sekali tidak ada," pungkas Buwas.