Buwas Klaim di Masanya Bulog Tak Pernah Impor Beras, Bagaimana Faktanya?

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Dirut Bulog, Budi Waseso, melihat beras kemasan di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Rencana pemerintah melakukan impor beras pada tahun 2021 ini terus memicu polemik. Pada satu sisi keputusan itu sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian yang juga dihadiri Kementan, Kemendag, dan Bulog, namun pada sisi lain muncul berbagai penolakan dari berbagai kalangan.

Perum Bulog yang mendapat penugasan dari Rakortas untuk mengimpor beras, juga menyuarakan penolakan tersebut. Bahkan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, mengeklaim sepanjang tiga tahun memimpin BUMN sektor pangan itu, pihaknya tak pernah mengimpor beras.

"Tiga tahun saya jadi Dirut, tidak ada impor oleh Bulog khususnya beras. Kami buktikan produksi dalam negeri cukup, bahkan beras sisa impor 2018 yang jadi masalah," kata pria yang akrab disapa Buwas itu, dalam diskusi bertema 'Impor Beras Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente', Kamis (25/3).

Dari dokumentasi pemberitaan kumparan, pada 2018 Perum Bulog melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Izin impor saat itu diterbitkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, atas dasar keputusan Rakortas. Saat izin impor itu terbit, Dirut Perum Bulog dijabat oleh Djarot Kusumayakti.

Beras impor dari Vietnam di Pelabuhan Tenau Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

"(Keputusan impor) beras itu sudah 4 bulan yang lalu. Jadi impor beras itu 500 ribu ton, 500 ribu ton, 1 juta ton, jadi itu sudah 4 bulan yang lalu dan itu sudah keputusan rakor jadi sudah tidak ada soal," tegas Enggartiasto saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Agustus 2018.

Saat itu Enggartiasto menjelaskan, pengiriman beras impor sebanyak total 2 juta ton, memang terbagi jadi beberapa termin. Sebanyak 1 juta ton didatangkan melalui 2 tahapan yaitu 500 ribu ton di Februari 2018 dan 500 ribu ton di Mei 2018.

Sedangkan sisanya yaitu 1 juta ton beras Bulog harus didatangkan sebelum akhir September 2018. Budi Waseso sendiri diangkat menjadi Dirut Perum Bulog pada 25 April 2018.

Petani memasukan gabah kedalam karung di kawasan lumbung pangan nasional 'Food Estate' di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (2/2/2021). Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

Realisasi pengiriman beras impor sebanyak 1 juta ton untuk termin yang kedua, sebagiannya sempat mengalami keterlambatan. Saat itu, Budi Waseso mengajukan perpanjangan izin impor ke Kemendag.

"Kalau enggak salah ada 100 ribu ton yang habis izinnya tapi barang itu belum datang jadi saya harus perpanjang karena sudah kita bayar. Berarti izinnya saja yang diperbarui tapi barangnya barang lama," jelas Buwas saat ditemui di acara launching Politeknik Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 18 September 2018.

Sementara itu yang dimaksud Buwas beras sisa impor 2018 jadi masalah, terkait dengan adanya beras impor yang mengalami penurunan mutu. Hal tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika. Dia menyebut, hal itu menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 1,25 triliun.

“Ada sekitar 300 ribu sampai 400 ribu ton sisa beras impor 2018 yang turun mutu di gudang Perum Bulog. Ini salah siapa? Nilainya besar, berpotensi mengalami kerugian. Jika setengahnya saja sudah nggak layak konsumsi, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun,” ujar Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3).