Buwas Minta Pemerintah Bayar Piutang ke Bulog Rp 1,2 Triliun

Dirut Bilog Budi Waseso. Foto: Dok. Bulog

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, meminta pemerintah segera membayar piutang senilai Rp 1,279 triliun. Hal tersebut disampaikan Buwas di depan para anggota Komisi IV DPR.

"Dapat kami sampaikan bahwa total piutang pemerintah kepada Perum Bulog sampai Mei 2021 sebesar Rp 1,2 triliun," kata Buwas, Selasa (18/5).

Buwas membeberkan piutang tersebut terdiri dari pelepasan stok turun mutu senilai Rp 173 miliar dengan status proses review BPKP, CBP KPSH Rp 872 miliar dengan status proses penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021.

Selanjutnya, CBP bencana alam senilai Rp 36 miliar dengan status proses penyampaian pembukaan blokir DIPA 2021. Selain itu, ada CSHP gula Rp 11 miliar dengan status proses penagihan.

Ada juga kekurangan penagihan CSHP gula senilai Rp 184 miliar dengan status hasil review BPKP sebesar Rp 152,9 miliar saat laporan hasil review menunggu pembahasan lebih lanjut antara BPKP, Bulog, dan Kemendag.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso. Foto: BULOG

Budi Waseso mengharapkan piutang tersebut segera dilunasi pemerintah. Sebab, hal itu bisa membantu keuangan Bulog.

"Mengingat pencairan pemerintah kepada Perum Bulog sangat penting dan berdampak pada pengolahan arus kas perusahaan, kami sangat mengharapkan agar dukungan pelunasan piutang pemerintah kepada Perum Bulog dapat segera dilakukan," ujar Buwas.

Mendengar penjelasan Buwas, Ketua Komisi IV, Sudin, langsung menanyakan adanya piutang tersebut apakah membuat Bulog harus banyak berutang ke pihak ketiga seperti Perbankan.

"Utang kita Rp 14 triliun lebih, utang kita," jawab Buwas.

"Dalam kesimpulan rapat dimasukkan pemerintah segera melunasi piutang," timpal Sudin.