Cara Susi Pudjiastuti Pertahankan Kebijakan Illegal Fishing

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadiri konferensi pers tentang penanganan tumpahan minyak (Oil Spill) di perairan Karawang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pentingnya menjaga komitmen dalam mempertahankan kebijakan. Ia berani beradu argumen termasuk dengan atasan apabila dirasa kebijakan yang diambil sudah benar.

“Ini kan pendapat dalam organisasi tapi dikembalikan lagi kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan (program) berjalan dengan baik,” kata Susi di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (18/10).

Susi selama menjabat memang pernah berbeda pendapat dengan atasannya dalam hal ini Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Susi menjelaskan, dalam menjaga kebijakan tidak bisa hanya mengikuti apa kata orang.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Foto: Dok. KKP

“Kalau kita hanya ikut apa kata orang, nanti Anda dituntut pertanggungjawaban atas pekerjaan Anda, enggak bisa ya non sense. Lebih baik kita keras kepala mempertahankan prinsip dan tahu itu benar saya akan bertanggung jawab. Sehingga saya siap disalahkan tapi saya harus lakukan dulu,” ungkap Susi.

Kebijakan Susi khususnya dalam illegal fishing dengan menenggelamkan kapal sering menjadi sorotan publik dan banyak ditentang. Susi menegaskan, selama 5 tahun menjadi menteri KKP, tidak ada penyesalan dalam kebijakan yang diambil.

“So far tidak (menyesali kebijakan),” ungkap Susi Pudjiastuti.

Masa jabatan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode pertama akan berakhir tanggal 20 Oktober 2019. Di tanggal tersebut, Jokowi akan memulai langkah dengan jajaran menteri baru.