Catatan Asosiasi Logistik untuk Jokowi di Periode ke-2

Kapal Tol Laut. Foto: Dok. Kemenhub

Salah satu fokus pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di antaranya difokuskan untuk menyambungkan kawasan produksi dan distribusi.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldi Ilham Masita mencatat, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan bagi logistik di Indonesia. Pertama, proyek infrastruktur harus memberikan dampak ekonomi langsung.

“Dari pidato kenegaraan kemarin ada 2 hal penting bagi logistik Indonesia yaitu dilanjutkan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi,” katanya kepada kumparan, Senin (21/10).

Zaldi melanjutkan, pemerintah harus melakukan efisiensi logistik untuk memberikan dampak ekonomi langsung (transformasi ekonomi). Hal ini menjadi PR besar pemerintahan kabinet kedua Jokowi-Ma’ruf.

“Transformasi ekonomi tidak akan tercapai bila tidak didukung logistik yang andal dan efisien. Ini yang menjadi PR paling penting dari pemerintah untuk membangun jalur logistik yang andal dan efisien, di mana 5 tahun terakhir belum tercapai,” imbuhnya.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Selain itu, Zaldi menambahkan, infrastruktur logistik laut belum berjalan maksimal. Sebab, implementasi program tol laut masih sama dengan program kapal perintis sama Orde Baru (Orba).

“Akhirnya hasilnya juga jauh dari harapan” tuturnya.

Selain itu, pemerintah harus melanjutkan pelabuhan dan jalan non-tol di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur harus terus dibangun. Sementara itu, pembangunan tol di kawasan Indonesia Timur dan Barat dilimpahkan ke swasta.

“Pembangunan jalan tol seharusnya dilimpahkan kepada swasta untuk Indonesia Barat yang secara volume sudah besar dan mempunyai nilai komersial,” jelasnya.

Beberapa catatan lainnya yaitu mengenai proyek Tol Trans Jawa yang belum optimal dari sisi biaya. Termasuk angkutan logistik dengan muatan lebih yang beroperasi belum ditindak secara tegas.

“Tol Trans Jawa yang tidak optimal dipakai oleh angkutan barang karena pendekatan dipakai masih pendekatan pengembalian investasi tol yang sudah dikeluarkan oleh BUMN. Odol yang tidak tegas diimplementasikan malah sekarang mundur ke 2021,” katanya.