Chatib Basri: Agar Ekonomi Pulih, Pemerintah Harus Tambah BLT Rp 120 Triliun

Chatib Basri Foto: bekraf.go.id

Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri, menyarankan pemerintah memperluas penerima bantuan langsung tunai (BLT) kepada golongan menengah ke bawah. Dana yang perlu disiapkan mencapai Rp 120 triliun.

Menurut dia, kebijakan BLT lebih efektif dibandingkan bantuan sosial dalam bentuk lainnya, seperti sembako. Sebab, kelas menengah akan menggunakan uang tunai tersebut untuk berbelanja, yang diharapkan dapat mendorong konsumsi.

"Berikan pada kelompok menengah bawah. Kalau sekarang BLT hanya untuk kelompok miskin, bisa di-extend ke lower middle income, paling efektif itu BLT, even dibandingkan dengan sembako, kalau cash akan jauh lebih efektif," ujar Chatib Basri dalam webinar BPPK Kemenkeu, Senin (20/7).

Chatib mengatakan, saat ini jumlah golongan menengah ke bawah di Indonesia sekitar 115 juta orang atau 30 juta rumah tangga. Jika mendapatkan Rp 1 juta per bulan, maka dana yang perlu disiapkan adalah Rp 30 triliun per bulan atau Rp 120 triliun untuk empat bulan.

"Saya sarankan aspiring middle class ada 115 juta orang di Indonesia atau 30 juta rumah tangga, kalau mereka dapat Rp 1 juta per bulan, itu berarti Rp 30 triliun, kalau extend empat bulan perlu tambahan BLT sekitar Rp 120 triliun," jelasnya.

Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menjelaskan, pandemi virus corona membuat aktivitas bisnis terhenti. Masyarakat juga diminta tetap berada di rumah.

Untuk itu, kebijakan utama yang mesti didorong pemerintah demi memulihkan perekonomian adalah konsumsi. Jika konsumsi jalan, maka kebijakan lainnya juga akan efektif.

Kemendes PDTT sidak penyaluran BLT Dana Desa di Bandung Barat. Foto: Dok Kemendes PDTT

"Yang dibutuhkan sekarang belanja. Kalau dulu ada Hemat Pangkal Kaya, saya ingin katakan hari ini Belanja Pangkal Pemulihan Ekonomi. Bentuknya dalam bentuk BLT," ujarnya.

"Sehingga permintaan akan naik, kalau permintaan naik, mereka akan minta kredit, monetary policy BI dengan GWM (Giro Wajib Minimum) dan penurunan bunga akan efektif," katanya.

Saat ini, pemerintah menganggarkan BLT melalui Dana Desa sebesar Rp 31,8 triliun. BLT Dana Desa tersebut masuk dalam anggaran perlindungan sosial dalam penanganan ekonomi nasional sebesar Rp 203,9 triliun.

Hingga 8 Juli 2020, realisasi penyaluran BLT Dana Desa sebesar 97 persen. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut, BLT Dana Desa tersebut sudah disalurkan melalui 72.599 desa.

"Desa yang sudah salurkan BLT sampai 8 Juli (sebanyak) 72.599 desa, atau 97 persen dari 74.865 desa (yang sudah mendapatkan Dana Desa)," kata Abdul Halim Iskandar dalam rapat bersama KPK di Kementerian Desa PDTT, Kamis (9/7).