Chatib Basri Sebut BLT Minyak Goreng Lebih Tepat Sasaran daripada HET

Chatib Basri Foto: bekraf.go.id

Ekonom Senior yang juga mantan Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, menilai pemberian BLT minyak goreng lebih tepat dibandingkan dengan pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET).

"Jadi langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT,” kata Chatib dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4).

"Jangan coba melakukan price control, kalau harga di-set di bawah harga produksi, barangnya (minyak goreng) hilang," lanjutnya.

Chatib menjelaskan, beban dari BLT cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan subsidi dari semua barang. Sebab menurutnya, pemberian BLT minyak goreng hanya menyasar kalangan masyarakat ke bawah atau rentan, dibandingkan subsidi melalui penetapan HET.

"Bayangkan jika seluruh minyak goreng disubsidi, itu yang kaya juga menikmati," jelasnya.

Selain itu, Chatib juga menilai, pemerintah masih bisa menaikkan angka penerima BLT minyak goreng menjadi 40 juta rumah tangga, karena hanya menghabiskan dana APBN sebesar Rp 12 triliun per bulan.

"Bayangkan itu extreme. Itu lebih dari 60 persen penduduk Indonesia dikasih BLT. Jadi impact-nya itu sebenarnya bisa dimitigasi, dan ini akan lebih baik kalau price follows market movement," jelasnya.

Chatib menuturkan, sejauh ini ada sejumlah dua upaya yang ditempuh pemerintah untuk menghadapi kenaikan harga energi, yakni subsidi harga melalui HET atau price control. Selanjutnya adalah melepas harga tersebut sesuai mekanisme pasar yang meningkatkan inflasi, namun dimitigasi melalui pemberian subsidi yang lebih ditargetkan kepada masyarakat miskin.

Ia mengingatkan, langkah pertama yakni mensubsidi harga melalui HET bukan merupakan keputusan yang tepat, karena akan menyebabkan barang tersebut langka dan sudah sudah dibuktikan di hampir semua negara termasuk Polandia dan Amerika Latin.

“Price control itu di mana-mana tidak akan bisa jalan. Itu adalah the first lesson of the economic, jangan sekali-kali melakukan price control. Kalau harganya di-set di bawah biaya produksi, barangnya akan hilang,” jelas Chatib.

Oleh sebab itu, ia menuturkan keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi minyak goreng melalui HET dan mengalihkannya kepada BLT sudah sangat tepat.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,9 triliun untuk BLT minyak goreng. Dana ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).

"Kebutuhan anggaran yang pertama tadi Rp 6,15 triliun, lalu PKL makanan Rp 0,75 triliun, jadi totalnya Rp 6,9 triliun. Ini akan masuk ke dalam tentunya fleksibilitas dari APBN," kata Febrio.