CT Singgung Penyelesaian Jiwasraya ke Sri Mulyani: Ada Enggak Uangnya?

Chairul Tanjung. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Kementerian BUMN mempertimbangkan berbagai opsi penyelesaian masalah keuangan yang membelit perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ada tiga opsi, mulai dari rencana suntikan dana dari pemerintah (bail out) hingga sebesar Rp 15 triliun, bail in yakni dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya, hingga pembubaran perusahaan tersebut.

Dalam acara di Ritz Carlton, CEO CT Group Chairul Tanjung menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penyelamatan Jiwasraya. Dari tiga opsi yang disiapkan Kementerian BUMN, Chairul Tanjung penasaran, apakah negara punya uang?

"Menteri Keuangan enggak pernah bilang enggak ada duit. Tapi uang itu selektif untuk apa saja," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan Chairul di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2).

Lebih lanjut, kata dia, secara corporate government, masalah ini ditangani oleh Kementerian BUMN. Sebab sebagai BUMN, kewenangan pengelolaan Jiwasraya di bawah Menteri BUMN Erick Thohir.

Sri Mulyani saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Kementerian Keuangan sebagai ultimate change berkerja sama dengan Kementerian BUMN untuk melakukan stock taking, yakni berapa terhadap kewajiban-kewajiban yang dihadapi dan berapa kemampuan dari aset dan ekuitas Jiwasarya untuk menghadapi kewajiban-kewajiban tersebut ke nasabah.

"Karena adanya gap, maka mereka akan mulai melakukan apa yang disebut langkah-langkah restrukturisasi terhadap korporasi tersebut. Berbagai opsi harus dilakukan karena skema dan kewajibannya berbeda-beda," ucapnya.

Kewajiban pembayaran ke nasabah berbeda-beda mulai dari traditional insurance, ada yang sifatnya ke unitlink yang memberikan return yang besar. Kepada semua nasabah yang membeli produk itu selama ini, harus diperlakukan adil dalam pembayarannya. Namun di sisi lain juga keadilan itu terhadap seluruh pemegangnya polis maupun keadilan terhadap keuangan negara.

"Karena itu adalah sesuatu yang harus dibuat secara seimbang. Kita akan nanti melihat proposal yang sifatnya mungkin sifatnya sudah final pada saat saya melihat itu termasuk berbagai kemungkinan," jelas Sri Mulyani.