Dapat Dana Talangan Rp 3,5 Triliun, KAI Minta Bunga 2-3 Persen dan Tenor 7 Tahun

Kereta di PT KAI Daop 1 Jakarta tengah dibersihkan dengan desinfektan Foto: PT KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi salah satu BUMN yang mendapatkan dana talangan dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Jumlahnya mencapai Rp 3,5 triliun.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan dana talangan ini harus dikembalikan beserta bunganya ke pemerintah. Karena itu, dia berharap bisa mendapatkan bunga rendah dan tenor yang panjang.

"Kami akan ajukan soft loan ke Kementerian Keuangan, nanti mereka akan tunjuk lembaga keuangannya untuk nilai Rp 3,5 triliun dengan jatuh tempo 7 tahun. Harapannya paling tinggi pada kisaran 2 sampai 3 persen (bunganya)," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (7/7).

Didiek menjelaskan, pengajuan bunga rendah dari dana talangan ini dilakukan karena KAI saat ini untuk menutupi kas operasi negatif dengan rate 6 sampai 6,5 persen. Adapun tenor 7 tahun diajukan agar menyesuaikan kewajiban perusahaan membayar utang lain yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

KAI tercatat punya utang dari obligasi yang jatuh tempo 2022 senilai Rp 1 triliun. Selain itu, beban bunga pinjaman untuk pemenuhan modal kerja 2020 dapat membatasi kemampuan pemulihan perusahaan dan mempertimbangkan kemampuan operasional KAI setelah 2024.

KAI Daop 1 Bagikan Masker hingga Cek Kesehatan Penumpang Foto: Dok. KAI

Didiek mengatakan dana talangan ini tak hanya menyesuaikan pelunasan utang jatuh tempo 2022, tapi juga untuk menutupi biaya operasional yang besar sementara pendapatan berkurang drastis. Di sisi lain, KAI juga tak akan melakukan PHK pada 64 ribu pekerjanya di seluruh Indonesia.

Virus corona yang masuk Indonesia sejak awal Maret 2020 membuat jam terbang KAI berkurang, bahkan perjalanan kereta jarak jauh sempat dihentikan. Didiek menyebut, akibat pandemi COVID-19, pendapatan perusahaan berkurang dari Rp 23 miliar per hari menjadi hanya Rp 300-400 juta per hari atau hanya 7 persen dari pendapatan normal.

"Dana talangan itu digunakan sebagai modal kerja untuk tutupi operasional kami karena negatif," ujar dia.

Didiek pun sudah merancang besaran utang yang bakal dibayar ke pemerintah untuk dana talangan ini mulai 2022 Rp 200 miliar, pada 2023 Rp 300 miliar, pada 2024 Rp 500 miliar, pada 2025 Rp 750 miliar, pada 2026 Rp 750 miliar, dan pada Rp 2024 Rp 1 triliun.