Dapat Utang Rp 11,5 T dari Bank Dunia, Kemenkeu Upayakan Investasi Bisa Positif

Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters

Bank Dunia beberapa waktu lalu memberikan pinjaman atau utang senilai USD 800 juta atau sekitar Rp 11,52 triliun (kurs Rp 14.400 per USD) untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mengupayakan agar investasi tumbuh positif di tahun ini.

Adapun sepanjang tahun lalu, pertumbuhan ekonomi RI minus 2,07 persen (year on year/yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi yang minus 4,95 persen (yoy).

“Pertumbuhan investasi tahun 2021 harus dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Jumat (18/6).

Pemerintah juga memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mempercepat reformasi struktural yang telah direncanakan sebelumnya.

Reformasi tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan, mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing.

Reformasi juga akan mendukung transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju yang berbasis pada nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Febrio melanjutkan, komitmen pemerintah untuk mengakselerasi reformasi struktural ini disambut secara positif oleh lembaga pemeringkat, mitra pembangunan, dan berbagai lembaga keuangan internasional.

Kantor Pusat Bank Dunia (World Bank). Foto: Reuters

Berdasarkan penilaian atas ketahanan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan yang berkelanjutan, Bank Dunia mendukung pendanaan sebesar USD 800 juta untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi.

Pinjaman itu akan dioperasikan melalui dua pilar. Pilar pertama, bertujuan untuk mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.

Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur.

Program tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari Kemitraan Indonesia dan Bank Dunia sebagaimana tertuang di dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tahun 2021-2025. Kerangka Kerja Kemitraan ini mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran.