Darmin Jawab Kritik Prabowo: Tak Semua Usaha Dikasih ke Asing

Prabowo menjadi pembicara dalam Indonesia Ekonomi Forum. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Menko Perekonomian Darmin Nasution menanggapi kritik yang dilontarkan Calon Presiden Prabowo Subianto, terkait paket kebijakan ekonomi jilid 16. Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya menilai, pemerintah memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 54 bidang usaha di dalam negeri.

Darmin menegaskan bahwa pada 54 sektor Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berada di dalam paket kebijakan tak semua bisa dimasuki oleh investor asing.

"Yang dibilang 54 itu, itu macam-macam. Ada yang memang kita misalnya umbi-umbian, warnet, itu memang enggak bisa asing masuk. Karena dia dikeluarkan dari DNI tidak berarti asing boleh masuk," ujar Darmin di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11).

Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah catatan terkait investasi dari luar negeri. Investor asing boleh berinvestasi dengan minimal modal Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan.

"(Bisnis umbi-umbian dan warnet) ini semiliar rupiah saja cukup. Enggak bisa dia (asing) masuk," kata Darmin.

Pembatasan nilai investasi minimal itu dilakukan, agar tak bersinggungan dengan pelaku ekonomi dalam negeri, misalnya UMKM.

Darmin mengakui dalam DNI itu ada sejumlah sektor yang dapat menarik investor asing. Seperti percetakan hingga tekstil yang tak terjangkau UMKM dan memerlukan modal setidaknya Rp 100 miliar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kanan) saat konpers Soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Nah memang ada dua yang tadinya UMKM. Tapi menteri perindustrian bilang, ini gak mungkin kalau enggak modalnya 100 miliar. Apa itu? Percetakan tekstil, itu kan printing itu usaha besar," jelasnya.

Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid 16, terutama terkait relaksasi DNI terlalu memberi banyak peluang pada pihak asing. Ia menilai paket kebijakan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Saya sedih kalau mereka mau semua sektor (diserahkan ke asing), apa yang tersisa untuk orang Indonesia?” tegasnya di gelaran IEF dengan tema Connecting Indonesia: A New Five Year Agenda di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11).