Darmin Soal Defisit Melebar: Masalah Setengah Abad Sejak Zaman Orba

Ilustrasi uang Dolar Amerika Serikat dan rupiah. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar pada kuartal III 2018, diakui sebagai masalah lama sejak zaman Orde Baru yang belum terselesaikan hingga kini. Data Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, defisit mencapai USD 8,8 miliar dolar atau setara 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ekonomi kita sebenarnya baik-baik saja. Perjuangan kita sekarang adalah, gimana supaya neraca transaksi enggak defisit lagi atau setidaknya mengecil.

Tapi ini (masalah) sejak Orba. Jadi sudah 50 tahun (setengah abad),” kata Darmin dalam pertemuan dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Restoran Aljazeerah, di Jakarta, Jumat (16/11) malam.

Dia mengungkapkan, pada 1984 CAD bahkan pernah hampir menyentuh 4 persen PDB. Untuk merespons masalah tersebut, papar Darmin, pemerintah saat itu sampai mengubah strategi pembangunan.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

“Jadi pengembangan industri yang asalnya diarahkan untuk substitusi impor, diubah jadi orientasi ekspor. Saya tahu karena saat itu juga sudah di pemerintahan,” ujarnya.

Dia menambahkan, defisit transaksi berjalan kembali melebar pada 1994. Upaya pemerintah mengatasinya belum membuahkan hasil, karena Indonesia keburu mengalami krisis ekonomi pada 1997.

Sejak itu menurutnya, secara umum defisit transaksi berjalan selama ini tidak terlalu parah. Karena bisa tertutupi dari surplus modal dan finansial. “Tapi kali ini di 2018 enggak ada penutupnya. Neraca modal dan finansial juga mengalami defisit seiring normalisasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS).”

Sehingga kata Darmin, untuk mengatasinya pemerintah merumuskan paket kebijakan untuk mengundang modal asing masuk. Seperti dirumuskan dalam paket kebijakan ekonomi ke-16, yang diluncurkan Jumat (16/11).

Isi paket kebijakan ekonomi ke-16 tersebut, adalah relaksasi daftar negarif investasi. Ada sebanyak 54 bidang usaha, yang bisa dimiliki asing hingga 100 persen. Pemerintah juga memberikan perluasan keringanan pajak (tax holiday), serta insentif pajak bagi devisa hasil ekspor yang masuk sistem keuangan Indonesia.