Data Penerima Subsidi Tertutup LPG 3 Kg Tak Akurat Bisa Lahirkan Kemiskinan Baru

Operasi pasar LPG 3 Kg di Sulawesi Tengah. Foto: Dok. Pertamina

Setelah mengalami beberapa kali penundaan, pemerintah kembali menjanjikan penerapan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg akan dilakukan pada 2022. Tujuannya, agar penyaluran tabung gas melon tidak lagi dinikmati orang kaya.

Meski begitu, penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan keakuratan data penerima subsidi. Jika tidak, justru berpotensi melahirkan orang miskin baru karena yang seharusnya menerima, bisa menjadi tidak berhak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengatakan data perlindungan sosial yang dimiliki pemerintah sebenarnya banyak. Tapi itu terdapat di masing-masing kementerian atau lembaga terkait.

"Ketika penerapan subsidi ini belum smooth, memicu kenaikan harga inflasi, akan perberat masyarakat. Jadi kontraproduktif dan berpotensi meningkatkan kemiskinan baru kalau datanya tidak pas," kata dia saat dihubungi kumparan, Selasa (13/4).

Tidak hanya bagi rumah tangga, pendataan untuk UMKM penerima subsidi ini pun perlu didata dan dicek lapangan secara akurat. Jangan sampai, kata Abra, UMKM yang seharusnya berhak menerima subsidi ini mahal harus membeli LPG 3 kg dengan harga keekonomian.

Jika itu kejadian, otomatis biaya produksi mereka akan naik sehingga harga jual dagangan atau jasanya ke masyarakat ikut terkerek. Ujungnya, bisa memicu inflasi.

Ilustrasi gas LPG 3 kg. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Tado

Dengan kata lain, masyarakat penerima subsidi tetap membeli mahal harga tabung melon. Pemerintah harus mengawasi ketat agar tidak ada kelangkaan pasokan tabungnya.

"Kita juga tahu apakah ini akan digunakan beli 3 kg atau di atas 5,5 kg. Artinya harus ada fleksibilitas. Bantuan subsidi itu bisa dipergunakan, bukan hanya 3 kg tapi dimungkinkan 5,5 kg," ujar Abra.

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga berpendapat kendala utama yang membuat kebijakan ini tak kunjung diterapkan karena pemerintah belum juga menetapkan target penerima subsidinya secara definitif.

Secara konseptual, target penerima subsidi ini adalah masyarakat kurang mampu yang sebenarnya Indonesia sudah memiliki basis data kependudukannya, hanya saja penerima secara definitif belum juga ada.

Permasalah ini juga terjadi pada penerima subsidi BBM Premium dan BBM Solar. Akibatnya, negara terus menanggung beban subsidi setiap tahun yang kerap membengkak karena konsumsinya melebihi kuota yang ditentukan pemerintah.

Menurut Pri Agung, implementasi sistem tertutup untuk LPG 3 kg ini juga memerlukan kesiapan infrastruktur informasi dan teknologinya. Misalnya, untuk pengadaan kartu identitas subsidinya mesti terintegrasi secara nasional atau daerah.

Satu-satunya subsidi energi yang bisa lebih siap untuk diterapkan tertutup, kata Pri Agung, adalah di subsidi listrik. Alasannya, karena penggunanya telah dikelompokkan berdasarkan golongan tertentu dengan jelas dalam sistem yang sudah cukup mapan.

"Jadi, secara singkat, untuk bisa membuat subsidi energi tertutup, sistem dan mekanisme subsidi yang ada di kelistrikan itu yang perlu diterapkan ke sub sektor energi yang lainnya," ujar Pri Agung kepada kumparan.

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

29 Juta Keluarga Miskin yang Diusulkan Terima Subsidi

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan hanya 29 juta keluarga miskin dan rentan yang diusulkan untuk menerima subsidi LPG 3 kilogram dalam skema subsidi tertutup atau tepat sasaran.

Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan, 29 juta keluarga itu setara 27 juta rumah tangga tidak mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.

"Selain itu juga diusulkan penerima 2,72 juta UKM, 3,59 juta petani, dan 0,35 juta nelayan. Tetapi semuanya adalah yang terdapat dalam DTKS," kata Suprayoga saat dihubungi kumparan.

Menurutnya, jumlah penerima subsidi LPG 3 kg yang diusulkan ini sama dengan jumlah penerima subsidi listrik yang mencapai. TNP2K mengakui, penyaluran subsidi LPG 3 kg selama ini tidak tepat sasaran.

Hal ini, kata Suprayoga, terlihat dari jumlah tabung LPG yang beredar di pasar mencapai 57 tabung digunakan oleh 51 juta rumah tangga. Tapi sayangnya 65 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok 50 persen terkaya. Dengan kebijakan baru hanya mereka yang ada dalam DTKS saja yang menerima, yaitu 29 juta keluarga atau 27 juta rumah tangga.