Data Sudah Sama, Luhut Minta 'Perkelahian' soal Impor Tak Terjadi Lagi

Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Facebook/@Luhut Binsar Panjaitan

Pemerintah baru saja resmi merilis data terbaru soal luas baku sawah. Dari hasil verifikasi, total luas lahan baku sawah pada 2019 yaitu seluas 7.463.948 hektare atau naik dari semula 7.105.000 hektare.

Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai acuan nasional kementerian dan lembaga dalam harmonisasi kebijakan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar antar kementerian dan lembaga tak lagi ‘berkelahi’ atas perbedaan data yang terjadi.

Misalnya saja yang sempat terjadi pada awal tahun 2018 lalu, saat Kemendag dan Kementan beda data soal impor beras.

“Sekarang kita mainnya data. Semestinya ke depan kita tidak akan berkelahi lagi soal impor beras dan kebijakan lainnya," kata Luhut di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Peluncuran Satu Data Luas Baku Sawah di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (4/2).

Sejumlah pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal di Pelabuhan Indah Kiat, di Merak, Cilegon, Banten. Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Luhut tak menyangkal, kejadian soal data beras yang pernah terjadi itu tak lepas dari tidak adanya sistem dan manajemen data yang baik. Sebab satu sama lain kementerian dan lembaga bisa berbeda.

Maka dari itu, Luhut mendorong adanya data baku sawah ini bisa memberikan referensi yang berkesinambungan, utamanya dalam upaya membantu perencanaan hingga eksekusi kebijakan.

Terlebih, hal tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan untuk lebih dari 260-an juta penduduk Indonesia yang merupakan pekerjaan tak gampang. Maka selain inovasi dalam hal big data dan teknologi, perlu juga kerja sama tim termasuk dalam hal data.

"Ini hal yang baik jadi ayo kita bangun teamwork. Dulu kita beda-beda sekarang kita saling bantu dan perbaiki," ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Pertanian pun mengamini hal itu. Ia menyampaikan, data luas baku sawah bisa menjadi menjadi patokan pihaknya dalam pengembangan pertanian yang sinkron.

"Tidak boleh lagi ada rumor-rumor dan asumsi karena kita sudah punya data. Setiap masalah kita akan datang dan cek tempat," kata Syahrul di kesempatan sama.

Untuk mendukung upaya tersebut, Syahrul pun menambahkan pihaknya baru juga resmi memiliki Agriculture War Room (AWR). Nantinya, ruangan itu bisa berguna memantau kegiatan penanaman hingga panen.

Selain itu, kata dia, AWR juga dilengkapi teknologi yang bisa dijadikan sebagai pusat komunikasi dan pengawasan antara pusat dan daerah. Mulai dari urusan penyediaan bibit dan pupuk bersubsidi, masa vegetasi tanaman, hingga operasional alat dan mesin pertanian yang diberikan Kementan.

“Di sini kita bisa lihat situasi di setiap kabupaten. AWR sama seperti Pentagon di Amerika Serikat," ujarnya.