Defisit APBN 2020 Melebar Jadi 6,27 Persen, DPR Soroti Beban Utang Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Pemerintah memproyeksi defisit APBN 2020 akan melebar menjadi Rp 1.028,5 triliun atau mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Defisit anggaran 5,07 persen dari PDB itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Namun, perubahan defisit anggaran menjadi 6,27 persen dilakukan tanpa pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Sebab, saat ini seluruh anggota DPR sedang melakukan reses hingga 15 Juni 2020.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai langkah pemerintah seperti mendahului legislatif. Pemerintah dua kali mengubah postur APBN dalam waktu berdekatan.

"Perubahan postur APBN dilakukan dua kali dalam satu bulan menunjukkan menteri keuangan diragukan dalam memotret kondisi ekonomi dan menentukan indikator ekonomi dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kami sudah ingatkan agar memiliki data yang terintegrasi sebagai basis pengambilan keputusan, supaya tidak prematur dalam menyusun postur APBN," ujar Kamrussamad kepada kumparan, Selasa (19/5).

Pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga sejak 2020 hingga 2022, defisit APBN bisa di atas 3 persen dari PDB.

Namun menurut Kamrussamad, hal tersebut justru membahayakan bagi pemerintah. Sebab beban utang akan semakin besar.

"Pelebaran defisit tanpa batas maksimal dalam Perppu 1/2020 pada akhirnya berpotensi membahayakan kedaulatan negara, karena beban utang pemerintah sangat besar, bahkan melampaui rasio utang standar internasional yang ditetapkan sejumlah lembaga keuangan dunia, seperti IMF," kata dia.

Untuk menambal defisit anggaran 6,27 persen, diperlukan tambahan pembiayaan Rp 175 triliun. Dalam Perpres 54/2020, pemerintah sebelumnya menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp 1.006 triliun.

Dengan adanya postur anggaran yang baru, pembiayaan utang pemerintah tahun ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 1.181 triliun.

Sementara total utang pemerintah pusat per akhir Maret 2020 sudah Rp 5.192,56 triliun, naik 4,93 persen dibandingkan bulan sebelumnya Rp 4.948,18 triliun. Rasio utang pemerintah mencapai 32,12 persen terhadap PDB hingga akhir Maret 2020.

"Diperkirakan masih akan terus bertambah karena fundamental krisis kesehatan masih belum sepenuhnya terkendali, kami berharap penggunaan dana pinjaman tersebut tidak dikorupsi. Kami juga mendorong perubahan struktural atas pengelolaan fiskal pemerintah, terutama pentingnya fiscal sustainability analysis (FSA) untuk segera disusun," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) memaparkan realisasi APBN 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan postur APBN 2020 tersebut karena adanya penambahan dana untuk pemulihan ekonomi nasional. Mulai dari bantuan untuk dunia usaha hingga beberapa BUMN.

Namun, Sri Mulyani memastikan perubahan postur tersebut akan disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut usai masa reses berakhir.

"Kami akan melakukan revisi Perpres dan menyampaikan ini ke Banggar dan Komisi XI untuk mempresentasikan desain pemulihan ekonomi dan dampak postur APBN 2020," kata Sri Mulyani dalam video conference, Senin (18/5).

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!