Defisit APBN 2023 Harus di Bawah 3 Persen, Jokowi: Optimalkan Pajak!

Presiden Jokowi menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (14/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menargetkan defisit APBN di tahun 2023 berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara target defisit APBN di tahun ini sebesar 4,85 persen dari PDB.

Untuk mengejar target defisit di bawah 3 persen tersebut, Jokowi meminta perencanaan dilakukan secara maksimal. Belanja juga harus dilakukan secara berkualitas.

"Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah 3 persen PDB, karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat," kata Jokowi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, Kamis (28/4).

"Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan," ujarnya.

Jokowi mengakui situasi saat ini masih penuh ketidakpastian karena pandemi COVID-19 dan adanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Namun, ia mengungkapkan di tengah gejolak tersebut perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tren perbaikan.

"Kita patut bersyukur perkembangan ekonomi negara kita menunjukkan tren positif. Surplus perdagangan juga positif, Februari di angka Rp 3,82 miliar dan kemarin di Maret di angka Rp 4,5 miliar surplusnya ini sangat baik," ungkap Jokowi.

Sementara itu, kata Jokowi, pertumbuhan kredit di Februari 6,33 persen atau naik dari Januari 5,79 persen. Kemudian PMI manufaktur di Maret juga membaik di 51,3 dari Februari di 51,2. Indeks penjualan riil ini juga sudah di atas normal di Maret di 14,5 persen.

"Saya kira angka-angka seperti ini harus kita jaga momentum tren positif, pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga dan sebagaimana tema RKP 2023 kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan target defisit APBN tahun depan berada di kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Angka ini mencapai 2,82 persen hingga 2,95 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun depan.

Adapun target defisit tersebut menurun menjadi di bawah 3 persen PDB, dari tahun ini yang sebesar 4,85 persen PDB.

Presiden Jokowi di Acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (14/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Secara rinci, pendapatan negara di tahun depan diperkirakan naik menjadi 11,28-11,76 persen dari PDB atau kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun. Sementara belanja negara di tahun depan naik 14,09-14,71 persen dari PDB atau sebesar Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.

"Nah belanja negara atau belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun," jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter tetap menjadi tantangan bagi kondisi perekonomian domestik di tahun depan. Hal ini pun berdampak pada naiknya cicilan bunga utang. Untuk itu, pemerintah akan mulai mengurangi penerbitan surat utang secara bertahap.

"Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen, yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap, namun tetap berhati-hati," terang Sri Mulyani.