Bisnis
·
22 September 2020 15:50

Defisit APBN Bakal Melebihi 6,34 Persen di 2020, Utang Makin Bengkak

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Defisit APBN Bakal Melebihi 6,34 Persen di 2020, Utang Makin Bengkak  (71937)
Karyawan Bank Indonesia menyortir uang pecahan Rp100 ribu. Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan semakin melebar pada tahun ini. Kondisi tersebut disebabkan penerimaan pajak yang sulit untuk mencapai target.
ADVERTISEMENT
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan defisit APBN 2020 kemungkinan bisa melebar dari target Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini.
"Dengan adanya pandemi defisit 6,34 persen, kemungkinan ada melebar lagi, kami akan monitor seperti apa," kata Luky dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring, Selasa (22/9).
Dengan pelebaran defisit tersebut, maka beban utang juga akan semakin membengkak. Dengan defisit APBN 2020 ditargetkan 6,34 persen dari PDB, pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam Perpres 72 Tahun 2020 senilai Rp 1.220,5 triliun.
Selain beban utang, Luky mengatakan pelebaran defisit anggaran juga akan mempengaruhi beban bunga utang. Pemerintah mengambil langkah agar beban tersebut tak terlalu memberatkan.
ADVERTISEMENT
"Salah satunya kerja sama dukungan support BI dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) kedua," katanya.
Saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia telah menjalankan SKB pada 7 Juli 2020 mengenai pembagian beban utang (burden sharing) untuk pendanaan public goods dalam APBN 2020.
Beban utang yang ditanggung BI terkait sektor public goods, seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mencapai Rp 397,60 triliun.
Selain menanggung beban utang yang berkaitan dengan public goods, BI juga ikut menanggung beban utang untuk belanja non public goods, khusus UMKM dan korporasi non UMKM, yang sebesar Rp 177,03 triliun.
"Itu cukup bantu meringankan biaya bunga di sekarang dan mendatang. Itu membantu debt affordability dalam laporan Moody’s," kata Luky.
Defisit APBN Bakal Melebihi 6,34 Persen di 2020, Utang Makin Bengkak  (71938)
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman pada acara Green Sukuk lnvestor Day 2019 di Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (16/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Ke depan, pemerintah berkomitmen terus melakukan reformasi pajak demi mendorong penerimaan. Salah satunya perluasan basis pajak secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
"Ke depannya akan perkuat perluasan tax base lebih sustain. Salah satu cara, sudah melakukannya dengan menyusun Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Harapannya perluas tax base, sehingga nanti revenue atau penerimaan perpajakan bisa diperluas, perdalam, tingkatkan tax ratio," ujarnya.
Adapun hingga akhir Agustus 2020, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.034,1 triliun atau turun 13,1 persen dari periode yang sama tahun lalu (yoy).
Dari capaian tersebut, realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) hanya Rp 798,1 triliun atau turun 13,4 persen (yoy).
Sementara belanja negara mencapai Rp 1.534,7 triliun atau naik 10,6 persen (yoy). Akibatnya, terjadi defisit anggaran Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen dari PDB hingga akhir bulan lalu.
ADVERTISEMENT
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah menarik utang baru atau pembiayaan utang mencapai Rp 693,6 triliun per akhir Agustus 2020. Pembiayaan ini naik 143,3 persen (yoy).