news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Destry: BI Harus Inovatif, Transaksi Digital Akan Dominan di 2025

1 Juli 2019 15:58 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti. Foto: lps.go.id
zoom-in-whitePerbesar
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti. Foto: lps.go.id
ADVERTISEMENT
Calon tunggal Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti hari ini menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR. Salah satu pemaparannya adalah mengenai pendalaman pasar keuangan.
ADVERTISEMENT
Dia menilai, pendalaman pasar keuangan Indonesia perlu terus dilakukan. Apalagi ke depan tren transaksi digital diprediksi akan dominan dibandingkan dengan transaksi konvensional.
Destry menyebut, transaksi digital akan meningkat hingga sepuluh kali lipatnya menjadi USD 80 miliar di 2025. Untuk itu, bank sentral dinilai harus memiliki kebijakan yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi.
"Untuk digital ini, kalau bank tidak cepat akan jadi ancaman di konvensionalnya. Transaksi digital ke depan naik hingga sepuluh kali lipat dari USD 8 miliar jadi USD 80 miliar di 2025," ujar Destry saat fit and proper test di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (1/7).
Uji kelayakan dan kepatutan calon tunggan Deputi Gubernur BI Destry Damayanti di Komisi XI DPR RI Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
Menurut dia, transaksi melalui platform jual beli online (e-commerce) maupun travel online akan mendominasi transaksi digital tersebut. "E-commerce dan travel online yang akan paling banyak transaksinya," kata dia.
ADVERTISEMENT
Destry menuturkan, pasar keuangan yang dangkal akan lebih mudah tertekan situasi global. "Sehingga pasar keuangan harus diperdalam, pasar keuangan yang dangkal sulit mobilisasi dana ke dalam, dia bergejolak karena terekspos dana dari luar negeri," katanya.
Adapun secara umum, Destry mengusung lima area strategi untuk mendukung tugas BI. Pertama, optimalisasi bauran kebijakan yang akomodatif, kedua mengenai pendalaman pasar keuangan.
Selanjutnya, pengembangan sistem pembayaran, pengembangan ekonomi syariah, serta terakhir menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.