Di Depan Buruh, Anggota DPR Ini Sepakat Omnibus Law Tak Dibahas

20 Januari 2020 15:57 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa buruh demonstrasi di depan Gedung DPR/ MPR RI, Senayan, Senin (20/1/2020). Foto: Andesta Herli Wijaya/ kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa buruh demonstrasi di depan Gedung DPR/ MPR RI, Senayan, Senin (20/1/2020). Foto: Andesta Herli Wijaya/ kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mendatangi massa buruh yang berdemonstrasi soal Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1).
ADVERTISEMENT
Menaiki mobil komando, Obon turut berorasi. Obon merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sekaligus pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Dalam kesempatan itu, Obon mengaku sepakat dengan aspirasi para buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law itu, kata Obon, memang sebaiknya tidak masuk dalam pembahasan di DPR.
“Saya sepakat ketika harapan temen-teman agar Omnibus Law berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan,” ungkap Obon dalam sambutannya selaku perwakilan Komisi IX.
Obon menuturkan, upaya pemerintah menggenjot investasi sejak 2015 sampai saat ini tak memperlihatkan hasil menggembirakan. Sementara dalam upaya itu, kaum pekerja terus tertindas dengan upah minim yang berhulu pada aturan yang tak berpihak pada kelas pekerja.
ADVERTISEMENT
“Apa tujuan PP 78? Tujuan PP 78 adalah bagaimana investasi masuk ke negara kita. Setelah empat tahun apa yang terjadi? Setelah teman-teman dikorbankan, setelah upah temen-teman jauh dari harapan, setelah semua wilayah bermasalah karena persoalan upah, empat tahun setelah itu kali ini 2020 investasi yang diharapkan tidak sesuai target yang ada,” katanya.
Obon melanjutkan, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah penyelesaian persoalan korupsi, bukannya regulasi ketenagakerjaan.
“Persoalan korupsi adalah yang membuat investasi susah masuk ke Indonesia. Persoalan infrastruktur, persoalan perpajakan, persoalan birokrasi sesungguhnya itulah yang harus segera diselesaikan,” seru mantan aktivis buruh ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni (tengah) menemui massa buruh yang berdemonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Di akhir sambutannya, Obon pun mengapresiasi massa buruh yang sudah melakukan aksi dengan tertib dan damai. Ia pun berharap, aspirasi kaum buruh terjawab dengan kebijakan yang berpihak kepada buruh.
ADVERTISEMENT
“Hari ini teman teman mengalami panas hujan, tidak menghalangi semangat berjuang bagi kemaslahatan masyarakat. Semoga perjuangan teman-teman, semoga keikhlasan rekan-rekan sekalian hadir di tempat ini membawa hal positif untuk teman-teman dan seluruh keluarga ke depan,” ucap Obon.
“Makasih semuanya, teman-teman yang aksi kali ini sangat luar biasa. Besar aksinya tapi damai, itu lah buruh Indonesia,“ pungkasnya.
Sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di depan DPR RI pada Senin (20/1). Aksi ini untuk menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Selain menolak Omnibus Law, massa buruh juga menyatakan penolakannya atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Di saat bersamaan, buruh juga mengkritik pemotongan berbagai subsidi yang pada akhirnya menyulitkan perekonomian masyarakat kelas buruh.
ADVERTISEMENT
Massa buruh ini tumpah di ruas Jalan Gatot Subroto. Akibatnya, jalan ditutup dari arus kendaraan. Sementara jalur TransJakarta dialihkan ke rute lainnya.