Di depan Komisi VI DPR, Bio Farma Jelaskan Progres Pengadaan Vaksin

Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Bio Farma mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pengadaan vaksin corona. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pengadaan vaksin ini terbagi dalam dua mekanisme, yaitu impor dalam bentuk vaksin jadi dan dalam bentuk bahan baku.

Honesti menjelaskan ,berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, untuk mencapai herd immunity maka 70 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 181 juta orang harus divaksin. Adapun vaksinasi harus dilakukan sebanyak dua dosis per orang, sehingga dibutuhkan 362 juta dosis.

“Tapi memang dalam pelaksanaannya ada vaksin rusak dan segala macam itu kita diberikan allowance 15 persen, sehingga total kebutuhan vaksin 426 juta dosis,” ujar Honesti dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1).

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Honesti mengatakan pihaknya telah menjalin kesepakatan pengadaan vaksin dengan beberapa produsen di berbagai negara. Pertama, Indonesia sudah memesan vaksin Sinovac buatan China. Perusahaan ini sudah dua kali mengirimkan vaksin yaitu sebanyak 1,2 juta dosis kemudian disusul lagi 3 juta dosis.

Honesti Basyir. Foto: Novianti Rahmi Putri/kumparan

Selain itu, pemerintah juga membeli 140 juta dosis bahan baku vaksin yang secara bertahap akan masuk ke Indonesia dan akan diproses oleh Bio Farma untuk menjadi vaksin.

Kedua, pemerintah juga melakukan kontrak dengan Novavax sebanyak 50 juta dosis vaksin dan bisa bertambah hingga 80 juta dosis. Di samping itu, Indonesia juga menjalin kesepakatan dengan lembaga di bawah koordinasi WHO yaitu Covax/Gavi.

Dari lembaga ini, pemerintah sudah mendapatkan komitmen untuk supply vaksin sebanyak 54 juta dosis. Namun seandainya Covax memiliki supply lebih maka Indonesia bisa mendapatkan 54 juta dosis vaksin lagi.

Pemerintah juga melakukan kesepakatan pengadaan 50 juta dosis vaksin dengan Astrazeneca, perusahaan asal Inggris. Meski demikian kesepakatan ini adalah opsi jaga-jaga jika Covax tidak mampu mensuplai 108 juta dosis vaksin.

“Kalau misal Covax memberikan 108 juta dosis kemungkinan opsi ini (kesepakatan pengadaan vaksin dengan Astrazeneca) tidak akan diseksekusi,” ujarnya.

Selain itu Bio Farma juga tengah dalam proses nego vaksin dengan Pfizer, untuk bisa supply 50 juta dosis vaksin ke Indonesia.

“Jadi total jumlah dosis yang ada dalam kesepakatan termasuk dalam proses nego adalah 329 juta dosis. Kalau kita masukkan dengan yang lagi proses atau potensi ada sekitar 438 juta dosis. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan full supply dari Covax/Gavi kemungkinan kita memilki 663 juta dosis, sementara kebutuhan 426 juta dosis,” ujar Honesti.

Menurut Honesti pihaknya terus berusaha keras agar program ini bisa berjalan lancar. Tujuannya agar target pemerintah menyelesaikan program vaksinasi dalam satu tahun bisa terealisasi.

DPR Apresiasi Pemerintah

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengaku akan mendukung Menteri BUMN dalam menjalankan program vaksinasi nasional.

"Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, lalu produksi di Bio Farma yang merupakan BUMN, serta distribusi, hingga penyimpanan," ujar Aria Bima yang merupakan Politikus PDI-Perjuangan.

Hal senada juga diungkapkan Andre Rosiade. Anggota partai Gerindra ini mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Menteri BUMN dalam membuka kerja sama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.

“Saya hargai dan percaya atas usaha keras pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan dari program ini," lanjut Andre Rosiade.

Dukungan serupa juga dilontarkan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar yang meminta agar ke depan penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jemaah haji, dan lingkungan berisiko tinggi.

Sedangkan Nevi Zuariana, anggota dewan dari PKS meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.

Apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN juga ditujukan kepada penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp 260,1 miliar, atau 97,74 persen dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp 266 miliar.

"Hal ini positif karena Kementerian mencapai realisasi di atas 90 persen untuk tiga kelompok, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang," ungkap anggota Fraksi PDI-P, Deddi Sitorus.