Di Depan Luhut, Trenggono Ungkap Target Lumbung Ikan Nasional Hasilkan Rp 3,71 T

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan pada program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku mencapai Rp 3,71 triliun. Potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan diperkirakan lebih 5.500 orang.

Target tersebut disampaikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Rabu (28/7).

"Apabila keseluruhan ini kita implementasikan akan ada penerimaan negara sekitar Rp 3,7 triliun per tahun dari WPP 718. Jadi artinya LIN ini sangat proven," kata Trenggono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/7).

KKP sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang termasuk dalam area LIN. Di mana jumlah tangkapan akan berbasis pada kuota dan kapal-kapal penangkap harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditentukan KKP.

Terdapat delapan pelabuhan perikanan di sekitaran WPPNRI 718 yang akan mendukung peran Ambon New Port sebagai pelabuhan utama terintegrasi. Ambon New Port akan menjadi pintu gerbang ekspor produk perikanan yang dihasilkan dari kawasan LIN.

Aktivitas nelayan membongkar muat ikan saat tiba di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (6/7/2021). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sementara untuk pemenuhan pasar domestik, KKP menyiapkan kapal kontainer berpendingin sebagai pengangkut hasil perikanan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitaran LIN menuju wilayah tujuan. Skema ini juga untuk mendukung program tol laut yang digaungkan pemerintah.

"Suplai domestik harus diangkut menggunakan kontainer dingin, sehingga program pemerintah untuk menjalankan tol laut bisa berjalan dengan baik," ujar Trenggono.

Untuk memastikan skema tersebut berjalan dengan baik, KKP akan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan ruang laut dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Sistem ini tidak sebatas memantau pergerakan kapal penangkap ikan pengguna VMS atau yang tidak, tapi juga dapat memonitoring stok ikan, tumpahan minyak, kondisi terumbu karang, kawasan budidaya udang dan rumput laut, hingga memantau kawasan-kawasan pesisir yang terintegrasi.

"Jadi ke depan tidak boleh nangkapnya di WPP 718 atau di sekitaran Ambon, lalu dibawanya ke Pulau Jawa. Itu tidak bisa. Itu akan termonitor oleh satelit dan akan ada sanksi. Kemudian kita akan menggeser (paradigma) dari mencari ikan menuju ke menangkap ikan. Jadi kalau selama ini mencari ikan, ke depan adalah menangkap ikan. Kita akan beri tahu bahwa ikannya ada di sebelah sini, dan di sini," ungkap Trenggono.