Di Festival UMKM kumparan, Sri Mulyani Pastikan APBN Dukung UMKM dan Perempuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk terus mendukung perempuan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan memberi dukungan melalui instrumen dari pembiayaan badan layanan umum (BLU) dan investasi.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta. UMKM juga mampu memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

"Kemenkeu sebagai bendahara negara dan pengelola fiskal akan menggunakan seluruh instrumen APBN termasuk instrumen dari pembiayaan BLU dan investasi untuk terus mendukung perempuan-perempuan di Indonesia dan UMKM di Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam Festival UMKM kumparan 2022 Day 1, Rabu (26/10).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Festival UMKM Kumparan 2022 Day 1, Rabu (26/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Ia mengungkapkan, banyak perempuan yang akhirnya menjadi pelaku UMKM di Indonesia, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mengakses kerja secara formal. Meski begitu, mereka masih harus berhadapan pada keterbatasan akses untuk modal usaha.

"Mayoritas perempuan di Indonesia yang menjadi pelaku usaha ini, karena tidak mendapatkan akses dari sisi kesempatan kerja secara formal," ungkapya.

Survei The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2017 melaporkan lanskap kewirausahaan Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro yang sebagian besar dijalankan secara informal oleh perempuan sebagai pemilik dan/atau pekerja.

"Ini tentu merupakan suatu bukan karakter bukan ciri, tapi karena kesempatan yang mereka miliki mungkin lebih terbatas dibandingkan kelompok usaha yang dimiliki oleh laki-laki," kata dia.

Mayoritas pengusaha mikro perempuan terdorong untuk berwirausaha karena kebutuhan ekonomi. Masuknya mereka ke pasar informal yang berisiko tinggi turut diakibatkan oleh sedikitnya manfaat yang mereka rasakan dari kepemilikan izin usaha yang tidak sepadan dengan proses pendaftaran yang panjang dan memakan biaya.

"Perempuan di Indonesia mengalami keterbatasan terhadap akses pengembangan keterampilan dan upaya untuk meningkatkan jaringan usaha serta pasar dan juga dari sisi akses permodalan," ungkapnya.

Norma tradisional, peran gender, serta akses yang terbatas terhadap aset dan pendidikan formal secara tidak adil berdampak terhadap para pengusaha mikro perempuan. Hal ini membuat informalitas dari kegiatan UMKM menyebabkan nilai tambah yang dikontribusikan lebih rendah.

Festival UMKM kumparan day 1. Foto: kumparan

"Dari sisi gender, perempuan sering diperhadapkan pada berbagai macam norma yang kemudian makin membatasi mereka," pungkas Sri Mulyani.

Ada berbagai macam persepsi dilekatkan pada seorang perempuan yang sibuk mengurus UMKM-nya, kemudian dianggap mereka dianggap tidak mampu menjadi seorang istri atau ibu yang baik. Menurut Sri Mulyani, stigma maupun norma atau mindset seperti ini jelas tidak membantu perempuan dan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan mereka maupun membangun UMKM di Indonesia.

"Ini merupakan survei dari berbagai lembaga termasuk UN Women pada 2022. Ini artinya untuk mewujudkan pemberdayaan umkm sekaligus perempuan Indonesia, kita perlu untuk terus meng-address isu-isu yang menjadi penghalang bagi usaha kecil maupun dari perempuan itu sendiri," tandasnya.