Di Sidang MK, Airlangga Tegaskan Program Bansos Transparan dan Akuntabel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) saat mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial (Perlinsos) seperti bantuan sosial (bansos) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut diungkapkan Airlangga saat menghadiri undangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Bahwa penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilaksanakan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujarnya.

Airlangga memaparkan, bantuan pangan berupa beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino termasuk dalam program Perlinsos dalam kondisi tertentu yang disalurkan mulai 2023 hingga tahun ini.

"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai," jelasnya.

Bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pada tahun 2023, pemerintah luncurkan bantuan pangan 10 kg beras menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan DTKS.

Realisasi anggaran penyaluran bantuan pangan beras tersebut, kata Airlangga, mencapai Rp 18,1 triliun.

Selanjutnya adalah BLT El Nino sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan dengan total penerima 18,8 juta KPM. Realisasi anggaran program yang diselenggarakan Kementerian Sosial (Kemensos) ini mencapai Rp 7,5 triliun.

Untuk di tahun 2024 ini, Airlangga mengatakan pemerintah melaksanakan bantuan pangan beras sebesar 10 kg beras menyasar 22 juta KPM menggunakan data P3KE. Alokasi anggarannya Rp 17,4 triliun.

Selain itu, ada juga BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan total penerima 18,8 juta KPM dengan nominal bantuan Rp 200 ribu per bulan untuk 3 bulan.

"Sebagai penutup, kami ingin menegaskan beberapa hal, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan," tutur Airlangga.

"Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler," pungkasnya.