Bisnis
·
28 Januari 2021 7:07

Dicecar DPR, Menteri KP Akhirnya Bicara Soal Ekspor Benih Lobster dan Cantrang

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Dicecar DPR, Menteri KP Akhirnya Bicara Soal Ekspor Benih Lobster dan Cantrang (193645)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Humas KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akhirnya angkat suara soal dua kebijakan KKP yang menuai kontroversi yaitu ekspor benih lobster dan penggunaan cantrang. Soal ekspor benih lobster, Trenggono menegaskan pihaknya telah menghentikan kebijakan tersebut namun hanya untuk sementara waktu.
ADVERTISEMENT
Hal itu pun diungkapkan Sakti Wahyu usai dicecar oleh anggota DPR terkait isu tersebut.
“Jadi artinya terhadap ekspor lobster sementara tetap saya hentikan dulu, Pak, sampai kemudian saya mendapat satu solusi yang terbaik yang akan saya bawa ke Komisi IV untuk dibicarakan bersama. Sementara dihentikan dulu,” ujar Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (27/1).
Trenggono mengatakan pihaknya akan mengganti kebijakan tersebut dengan budidaya lobster agar keberlangsungan ekosistem lobster tetap terjaga dan memberikan nilai tambah bagi nelayan. Trenggono cukup optimistis dengan ide budidaya lobster sebab di Bali hal tersebut sudah mulai dilakukan.
“Ini semua sedang kami kaji makanya kami pergi ke suatu tempat di Bali, di situ memang bukan tempat budidaya lobster tapi karena pemikiran saya adalah budi daya lobster harus dijalankan, maka ada sekelompok usaha yang sudah memulai,” ujar Trenggono.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, budidaya lobster penting dilakukan ketimbang langsung menjual benihnya saja. Namun Trenggono tidak menampik bahwa budidaya lobster membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga pihaknya tengah mengkaji metode terbaik untuk budidaya lobster.
Di sisi lain Trenggono juga mengakui bahwa ekspor benih lobster merupakan bisnis yang menggiurkan karena jumlah permintaannya cukup besar. Sehingga tidak heran jika banyak nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari benih lobster.
Dicecar DPR, Menteri KP Akhirnya Bicara Soal Ekspor Benih Lobster dan Cantrang (193646)
Benih Lobster di Laut Natuna. Foto: dok. KKP
Namun di sisi lain, Trenggono mengatakan pemerintah tidak ingin ekosistem lobster terganggu hingga akhirnya punah lantaran benihnya diambil untuk langsung dijual. Untuk itu opsi menciptakan budidaya lobster menjadi sebuah pilihan yang menurutnya layak dikaji.
“Bagaimana ini bisa dijembatani kemudian dilakukan budidaya,” ujarnya.
Untuk mengeksekusi rencana tersebut Trenggono mengaku pihaknya tengah menyusun kebijakan yang tepat. Salah satu rencananya yaitu nantinya setiap pelaku budidaya benih lobster harus memiliki nelayan binaan.
ADVERTISEMENT
“Saya sedang merumuskan bersama tim di KKP modelingnya seperti apa. Apakah setiap pelaku budidaya diwajibkan memiliki nelayan binaan atau seperti apa. Ini semua sedang kami kaji,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Trenggono soal masalah penggunaan alat tangkap cantrang. Trenggono menegaskan bahwa KKP tidak pernah mengizinkan penggunaan cantrang. Trenggono menegaskan bahwa Permen 59 soal cantrang juga masih ditunda implementasinya.
“Pak Dirjen mengatakan KKP belum pernah mengizinkan cantrang. Untuk itu sampai hari ini juga, kami masih menunda Permen 59,” ujar Trenggono.
Ke depan, Trenggono berkomitmen akan rutin berkonsultasi dengan Komisi IV sebelum mengeluarkan kebijakan. Masukan dari banyak pihak menurutnya penting agar keputusan yang diambil benar-benar bermanfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan dan untuk kelestarian lingkungan.
ADVERTISEMENT
“Nanti kami akan selalu konsultasi, saya janji itu. Tapi yang pasti untuk Permen 58 dan 59 kami hold,” ujarnya.
Sebelumnya dalam raker, Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan dirinya berharap kebijakan-kebijakan KKP di bawah kepemimpinan Trenggono dapat memberi kesejahteraan untuk masyarakat. Hasan pun mendesak KKP menghentikan sepenuhnya kebijakan ekspor benih lobster.
“Jangan tanggung, setop cabut saja. Kita nanti bersepakat dalam rekomendasi Komisi IV, bersepakat dengan Menteri KKP untuk mencabut (kebijakan ekspor benih),” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan juga memberi dukungan agar KKP mencabut legalisasi penggunaan alat tangkap cantrang. Menurut Johan, penolakan bukan datang dari dirinya saja, tetapi juga dari masyarakat di Kepulauan Riau.
ADVERTISEMENT