Diminta DPR, Pemerintah Pastikan Percepat Cleansing Data BPJS Kesehatan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy memastikan, pemerintah segera menyelesaikan cleansing data.
“Soal cleansing data akan segera kita selesaikan secepatnya,” kata Muhajir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Namun, Muhajir belum bisa menentukan waktu pasti selesainya permasalahan tersebut. Ia hanya menegaskan bakal langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mempercepat cleansing data.
“Dan mohon dipahami bahwa yang namanya exclution error dan inclution error itu akan selalu terjadi. Jadi tidak akan pernah data itu betul-betul valid, ini harus dipahami,” ujar Muhajir.
Kata dia, masih banyak kesalahan data sehingga perlu diverifikasi.
“Pasti ada orang yang seharusnya masuk, tidak masuk. Orang yang di luar jadi masuk. Itu tidak bisa dihindari, masalahnya harus kita perkecil. Sekarang ini terlalu lebar,” tambahnya.
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui masih ada masalah lagi terkait cleansing data BPJS Kesehatan. Meski begitu, Sri Mulyani memastikan, pemerintah sudah berupaya melakukan cleansing data khususnya sejak akhir tahun 2019.
ADVERTISEMENT
Setidaknya sudah ada 27,44 juta jiwa yang sudah diurus. Cleansing data itu juga dijadikan alasan pemerintah berani menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Jadi dalam hal ini Kemensos sudah selesai membersihkan yang 27,44 (juta). Bahwa kemudian muncul masalah baru ada inclution, exclution, ada bahwa yang harusnya masuk, itu akan menjadi persoalan yang akan terus diperbaiki oleh Kemensos,” tutur Sri Mulyani.