Dirut Pertamina: Kuota BBM Solar Subsidi Sudah Habis

Petugas mengisi BBM jenis Solar di SPBU. Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/ kumparan

PT Pertamina (Persero) melaporkan kuota BBM Solar subsidi jebol. Dari kuota yang dipatok 14,5 juta kiloliter sepanjang tahun ini, nyatanya sudah habis per November 2019.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan kuota BBM subsidi Solar yang diberikan pemerintah memang sudah habis. Tapi dia memastikan tak akan ada kelangkaan, sebab perusahaan bakal menambah pasokan.

"Solar subsidi, memang betul kalau kita lihat kuota ini realisasi penjualan akan lebih kuota. Tapi kemarin dari Kementerian ESDM dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) ini akan ditambah kuotanya. Jadi pemerintah nambah kuotanya. Kalau ketersediaan, ya ada. Jadi enggak ada kelangkaan," kata Nicke di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (26/11).

Nicke mengatakan, rata-rata penambahan kuota BBM Solar subsidi oleh Pertamina sebanyak 20 persen. Tapi per daerah beda-beda, sesuai dengan kebutuhan.

Jebolnya kuota solar diamini Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Plt Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto.

Dia mengatakan dari kuota yang dipatok 14,5 juta KL, per Oktober 2019 konsumsinya mencapai 13 juta KL atau tiap bulannya mencapai 1 juta KL. Adapun sisanya, 1,5 juta KL diperkirakan bakal terserap habis pada bulan ini.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati di pertamina energy forum 2019, Selasa (26/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dia mengatakan, habisnya kuota BBM Solar subsidi sebelum akhir tahun bukan karena produksi kilang berhenti, tapi konsumsi masyarakat yang naik.

Selain menambah kuota BBM Solar subsidi, untuk mengakali konsumsi yang jebol ini, Djoko mengatakan bakal dibantu oleh produksi Biodiesel 30 persen atau B30 yang sudah siap dipenuhi Pertamina. Tambahan dari B30 sebanyak 200 KL menurut Djoko cukup untuk penuhi kebutuhan masyarakat.

"Kan Desember kita sudah ada B30. Ada tambahan, suplainya enggak masalah. Kalau melebihi kuota, kita akan melakukan pengawasan," kata Djoko.

Dengan adanya tambahan kuota BBM Solar subsidi, beban keuangan negara bertambah. Saat ini, pemerintah menanggung subsidi maksimal Rp 2.000 per liter Solar dari harga jual di Rp 5.150 per liter.

Besaran kekurangan itu akan ditanggung Pertamina. Pemerintah baru akan membayarkan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan perusahaan minyak dan gas BUMN tersebut.