Dorong Peran Swasta, Pemerintah Perkecil Pembiayaan Infrastruktur

Area pembangunan infrastruktur, di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Pemerintah akan mulai memperkecil porsi pembiayaan infrastruktur. Hal itu dilakukan untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan pemerintah nantinya hanya akan menjadi fasilitator, tak menanggung biaya pembangunan sepenuhnya.

"Peran pemerintah akan jadi semakin kecil, pemerintah hanya fasilitator. Infrastruktur dasar disediakan pemerintah, tapi kita dorong sektor swasta untuk proyek lainnya," ujar Luky di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Luky mengatakan pemerintah akan mendorong swasta terus berkembang dalam investasi. Misalnya melalui rancangan regulasi serta insentif hingga fasilitas kemudahan investasi.

"Kita menggunakan instrumen yang berbeda untuk mendukung agenda pembangunan. Kita gunakan tax holiday, subsidi anggaran, pembiayaan jaminan. Pemerintah gunakan APBN all out. Semua unsur dijalankan," ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman pada acara Green Sukuk lnvestor Day 2019 di Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (16/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara itu, Kepala Agenda Regional Asia Pasifik Forum Ekonomi Dunia dan Anggota Komite Eksekutif, Justin Wood, mengatakan pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan memang membutuhkan dana yang besar.

Namun, pemerintah harus berpikir melibatkan berbagai stakeholder dan membuka sumber-sumber modal baru termasuk dari sektor swasta dan lainnya.

Modal itu juga mesti memperhatikan aspek keberlanjutan yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi tidak bisa datang dari pemerintah saja. Diperlukan sumber modal swasta," ujar dia.