DPR Dahulukan Musyawarah untuk Pilih Deputi Gubernur BI, Siapa Calon Terkuatnya?

Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK, Rabu (22/1/2020). Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Komisi XI DPR RI hari ini akan memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Nantinya, Deputi Gubernur BI terpilih itu akan menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya telah habis sejak Juni lalu.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerinda, Kamrussamad mengatakan, komisi keuangan dan perbankan nasional itu akan mendahulukan jalur musyawarah untuk mufakat. Pada jam 14.00 WIB nanti, baru akan digelar rapat internal antarfraksi untuk menentukan Deputi Gubernur BI terpilih.

“Nanti jam 14.00 WIB, tapi kita dahulukan musyawarah mufakat. Jika ada perbedaan bisa saja keputusan dengan suara terbanyak atau voting,” kata Kamrussamad kepada kumparan, Senin (13/7).

Meski demikian, dia masih enggan menyebutkan siapa calon terkuat yang akan menjadi Deputi Gubernur BI terpilih.

Adapun tiga calon pengganti Erwin yakni, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Juda Agung, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Aida S.Budiman, serta Direktur Eksekutif Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Doni Primanto Joewono.

“Belum tahu, masih akan rapat internal,” jelasnya.

Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (tengah) memberikan keterangan kepada pers mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur BI bulan Februari 2019, Kamis (20/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Indah Kurnia menuturkan, pihaknya juga belum menentukan siapa calon terkuat sebagai Deputi Gubernur BI. Menurutnya, hal tersebut akan tergantung dengan rapat internal siang ini.

“Belum ya, sabar. Nanti masih mau rapat,” kata dia.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerinda Heri Gunawan menjelaskan, ada dua calon terkuat yang akan menjadi Deputi Gubernur BI. Keduanya yakni Aida dan Doni.

Namun Heri juga enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kedua calon terkuat itu dan alasan Juda tak masuk dalam calon terkuat tersebut.

“Antara Ibu Aida dan Pak Doni,” tambahnya.

Ketiga calon Deputi Gubernur BI itu telah menjalani fit and proper test. Juda dan Aida melakukan fit and proper test terlebih dahulu pada Selasa (7/7). Sementara Doni menjalankan fit and proper test pada Rabu (8/7).

Saat fit and proper test, Juda dicecar Komisi XI mengenai fungsi pengalihan OJK kembali ke BI. Namun, Juda tidak menjawab dengan tegas apakah OJK perlu dibubarkan dan fungsi pengawasannya dikembalikan ke BI. Tapi, dia berpandangan bahwa di masa lalu, ketika fungsi pengawasan bank digabung di BI, rawan adanya konflik kepentingan.

"Ketika tahun 2013 pengawasan bank dipisahkan dari BI, diskusi mengenai ini dulu kan argumen kenapa perlu dipisah itu ada dua: pertama, kalau pengawasan itu digabung dalam bank sentral yang fungsinya lebih ke moneter, sering ada konflik interest antara ekspansi likuiditas bank dan jaga inflasi dari sisi moneternya. Ini mengapa di banyak negara setelah 1999 banyak lakukan hal sama," kata Juda.

Argumen kedua, karena berkembangnya konglomerasi industri keuangan, banyak bank dan lembaga keuangan yang lain punya link sangat kuat. Contohnya, berkembang bank asuransi, pendanaan, reksa dana yang ujungnya perlu pengawasan terintegrasi.

"Ini alasan kenapa perlu dipisah (waktu itu)," ujar dia.

Sementara Aida, mengangkat isu tentang penguatan sektor UMKM berbasis komunitas dan digital dalam masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

“Strategi pertama, intinya kebijakan makroprudensial dan pembayaran harus diantisipasi. Ketidakpastian digital ini perlu kita atasi. Bagaimana nanti moneter itu akan jadi satu, framework-nya risiko akan dilihat akan lebih menyeluruh," tutur Aida.

Kedua, kebijakan utama BI ditopang kebijakan pendukung seperti pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah.

Ketiga, pengembangan UMKM, yaitu UMKM berbasis komunitas dan digital sebagai media penguat transmisi kebijakan. Fokus pertama pada pengembangan UMKM adalah di sektor pertanian, manufaktur, pariwisata, dan ekspor.

Doni mengusung tema Penguatan Peran BI Menuju Indonesia Maju dan Berdaya Tahan. Visi misinya adalah mewujudkan perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi, berdaya tahan, dan inklusif melalui penetapan dan pengimplementasian kebijakan yang efektif, sinergis, dan istiqomah, menuju Indonesia maju.

Ada berbagai strategi yang akan dilakukan Doni demi mewujudkan visi dan misinya tersebut. Salah satunya mengenai elektronifikasi atau keuangan digital.

"Mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran Indonesia, dengan membentuk ekosistem digital yang sehat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan BI," ujar Doni saat menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (8/9).

Dia melanjutkan, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Akselerasinya yakni melalui elektronifikasi bantuan sosial, transaksi pemda, hingga sektor transportasi.

"Digitalisasi mendorong elektronifikasi bansos ini sangat efektif, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini adalah untuk mendorong ekonomi, mendorong supaya bansos betul-betul diterima dan menggerakkan ekonomi," jelasnya.