DPR Dukung Langkah Jokowi Basmi Mafia Migas

Ilustrasi pertambangan migas Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

DPR menyambut baik niat pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas).

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Sartono mengatakan, selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, pihaknya belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah untuk memerangi mafia migas, meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

"Setelah Petral dibubarkan dan satgas mafia migas dibentuk, sepengamatan kami belum ada yang digigit atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti hantu genderuwo, ditakuti tapi jarang kelihatan," kata Sartono berdasarkan keterangannya, Sabtu (18/1).

Namun pada awal periode kedua memimpin, Sartono menganggap Presiden Jokowi secara terang-terangan menyatakan akan memerangi keberadaan mafia migas. Hal itu, menurut Satono, diungkapkan Jokowi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu.

Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak dan gas. Meski begitu, Sartono mengaku menunggu langkah pemerintah dalam upaya memerangi keberadaan mafia migas. Dia berharap, hal ini tidak sekadar ucapan tanpa hasil yang nyata.

"Kita apresiasi keinginan tersebut, sembari berharap ini tidak sekadar menjadi festivalisasi belaka. Apa pun istilahnya, mau itu perang atau yang terbaru mau menggigit, yang penting konsisten," ujar Sartono.

Ilustrasi Migas, Pertamina Hulu Energi. Foto: Dok. Pertamina Hulu Energi

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menjelaskan, mafia migas bisa dihilangkan jika pemerintah serius untuk memeranginya. Sebab, modus operandi yang dilakukannya terstruktur dengan rapi.

"Mafia migas tahu bagaimana memanfaatkan celah hukum, jadi itulah kesulitan memberantasnya selama ini," kata dia.

Kardaya menuturkan, praktik itu sebenarnya bisa diselesaikan jika Jokowi tegas menginstruksikan para menteri terkait dan perusahaan BUMN di sektor migas untuk memangkas semua jalur-jalur mafia ini beroperasi.

Sehingga, tidak ada lagi ruang gerak para mafia migas untuk melakukan penyimpangan. Upaya tersebut akan efektif terlebih lagi Jokowi menyebut sudah mengetahui siapa pelakunya.

"Tapi menurut saya, pemerintah tidak usah bicara keluar, panggil dirut dan komutnya, katakan besok harus hilang (mafianya). Kalau tidak bisa hilangkan mafia migas, ganti pejabatnya. Pasti akan hilang," ungkap Kardaya.

Anggota Komisi VII Fraksi NasDem Charles Meikyansyah mengatakan, keberadaan mafia migas dapat merugikan pemasukan uang negara dan masyarakat. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 3 disebutkan, seluruh kekayaan alam, tidak terkecuali migas, dikuasai sepenuhnya oleh negara dan demi kepentingan orang banyak.

“Mafia migas ini merugikan uang negara dan masyarakat kita juga. Kalau mafia masih ada, tentu yang diuntungkan hanya segelintir golongan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1). Salah satu yang dibahas oleh keduanya yaitu soal penyelesaian masalah migas.