DPR Emosi, Kementan Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Bengkel Alsintan

Mentan Mendes bagi alat pertanian dan benih jagung Foto: Marcia Audita/kumparan

Komisi IV DPR RI kembali mengkritik anggaran Kementerian Pertanian (Kementan). Kini giliran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang kena cecar DPR lantaran adanya alokasi anggaran sebesar Rp 13,28 miliar untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) di tahun 2021.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka pun mengkritik anggaran tersebut. Sebab bantuan perbengkelan itu hanya akan diberikan untuk 18 desa di 18 kabupaten. Artinya satu desa bakal mendapatkan anggaran yang cukup fantastis yaitu sekitar Rp 738 juta.

Menurut Suhardi seharusnya anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk wilayah yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk 18 desa saja.

“Dirjen PSP perbengkelan Rp 13,28 miliar 18 unit itu Rp 738 juta per unit. Saya minta supaya diluaskan supaya setiap provinsi ada, 34 provinsi,” ungkap Suhardi rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian soal Penyesuaian RKA K/L TA 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Senin (21/9).

Bantuan traktor dari Mentan. Foto: K Wahyu Nugroho/kumparan

Tak hanya Suhardi yang buka suara, Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP Sudin bahkan mencecar habis program tersebut. Sudin blak-blakan mengaku sangat emosi tentang adanya program tersebut.

“Saudara Dirjen, saya minta itu dibatalin! Enggak ada itu! Masa 1 desa dikasih Rp 738 juta untuk bengkel? Saya bilang dari kemarin, Anda saja kalau beli motor, beli mobil, pasti ada akta service-nya, masa ini satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bangun gedung, beli alat? Tolong Pak, tolong Pak!” protes Sudin kepada Direktur Jenderal PSP Kementan Sarwo Edhy.

Menanggapi kritik Sudin, Sarwo Edhy pun lantas menjelaskan bahwa bantuan perbengkelan dari Kementan tersebut juga dialokasikan untuk membangun bengkelnya. Adapun bantuan itu ditujukan bagi Kelompok Kerja (Pokja) terbaik dari 1 kabupaten. Nantinya bengkel tersebut akan dikelola oleh Pokja di kabupaten.

“Yang mengelola Pokja di Kabupaten. Pokja yang memang sudah jalan dan penilaian pusat itu baik. Satu kabupaten satu, yang paling bagus,” tutur Sarwo.

Sayangnya penjelasan Sarwo tidak memuaskan bagi Sudin. Sudin tetap menganggap bahwa program tersebut tidak masuk akal. Menurut Sudin, jika sebuah pokja sudah punya performa bagus, maka pemerintah seharusnya tidak harus memberikan bantuan lagi.

“Gila satu desa dikasih Rp 738 juta. Ini uang negara, Bapak! Tadi Anda bilang Pokja yang sudah bagus, kalau sudah bagus ngapain dibantu? Kenapa Anda enggak sekalian panggil teknisi dari Jepang untuk tinggal di desa itu sekalian? Mohon maaf Pak Menteri, saya emosi kalau melihat begini,” ujar Sudin.