DPR Kecewa Raker Transportasi Online Tak Dihadiri CEO GOJEK dan Grab

Mitra Armada Online di Komisi V DPR (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Komisi V DPR RI mewacanakan perusahaan aplikasi transportasi online untuk berubah bentuk menjadi perusahaan jasa angkutan umum. Sebab, dengan status perusahaan angkutan, keberadaan mereka dirasa akan lebih mudah diatur. Pemerintah pun bisa melindungi hak pengemudi sekaligus hak konsumen.

Karenanya, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja Terbuka tentang regulasi transportasi online pada Senin (28/5) di Gedung DPR RI.

Selain dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, rapat ini juga dihadiri oleh Organsisasi Angkutan Darat (Organda), Head of Public Affair Grab Indonesia Nanu, dan Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah GOJEK Shinto Nugroho. Namun, rapat tersebut tidak dihadiri oleh CEO GOJEK dan Grab.

Mitra Armada Online di Komisi V DPR (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Hal ini mengundang kekecewaan di kalangan anggota Komisi V DPR saat menggelar rapat tersebut.

"Saya kecewa perwakilan aplikator yang datang bukan pimpinan yang bisa ambil keputusan. Mohon jangan ambil keuntungan, jangan hanya rekrut-rekrut saja tanpa batasan," kata Sadarestuwati dari fraksi PDI Perjuangan.

Komisi V DPR RI kemudian mengatakan, wacana untuk mengubah bentuk transportasi online menjadi perusahaan angkutan umum sudah terlalu berlarut.

Bahkan, DPR RI menganggap bahwa pihak aplikator tidak serius dalam menanggapi masalah ini dan meminta agar pemerintah terus secara aktif memonitor dan memberi jaminan dalam rangka mewujudkan situasi kondusif yang selama ini diharapkan.

"Saya berharap sistem transportasi online ini tidak hanya sekadar menerima atau menambah jumlah driver di jalan tanpa mempedulikan kondisi ruas jalan kita," kata Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Gatot Soedjito.