DPR Minta Penyelundup Brompton dan Harley di Garuda Diusut Tuntas

5 Desember 2019 13:31 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wasekjen PKB, Faisol Reza. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wasekjen PKB, Faisol Reza. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
ADVERTISEMENT
Penumpang VIP Garuda Indonesia membawa 18 kotak ilegal berisi sepeda lipat Brompton dan suku cadang Harley Davidson. Barang ilegal itu diselundupkan dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 neo yang terbang dari Delivery Center Airbus di Toulouse, Prancis menuju Bandara International Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang Indonesia. Barang selundupan itu ditemukan dan diamankan oleh Bea Cukai Bandara Soetta pada 17 November 2019.
ADVERTISEMENT
Merespons itu, Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza meminta agar penyelundupan itu segera diusut tuntas untuk memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Garuda Indonesia. Jika benar, ia mengatakan seluruh pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kasus tersebut.
"Perlu diusut tuntas apakah memang benar telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Garuda. Kalau memang benar seret semua yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawabannya," kata Faisol saat dihubungi kumparan, Kamis (5/12).
"Mungkin ini bukan yang pertama, yang sebelum-sebelumnya juga perlu diusut," imbuhnya.
Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo. Foto: Iqbal FIrdaus/kumparan
Untuk itu, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera bertindak untuk menyelesaikan masalah penyelundupan itu. Faisol menyebut pihaknya akan memanggil Direksi Garuda Indonesia apabila Erick tak dapat menyelesaikan.
"Kita minta Menteri BUMN segera bertindak. Kalau tidak mampu, baru kita panggil," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, ia juga meminta 4 orang Direksi Garuda Indonesia yang tercantum dalam manifest penumpang untuk memberikan penjelasan terhadap kasus itu. Ia juga tak mau berspekulasi apakah penyelundupan itu salah satu upaya menghindari pajak.
"Kami meminta 4 Direksi Garuda yang namanya tercantum dalam manifest segera bicara ke publik, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan biarkan spekulasi informasi berkembang ke mana-mana. Kita tunggu Bea Cukai bicara (apakah menyangkut pajak)," tutup dia.