DPR Soroti Rencana Pertamina Jual Saham ke Publik

Ilustrasi Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Rencana PT Pertamina (Persero) melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO) mendapatkan sorotan dari Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII Rusdy Mas’ud meminta Pertamina memikirkan langkah yang sudah mulai dibicarakan ke publik tersebut.

Rusdy mengatakan, salah satu hal yang harus menjadi perhatian Pertamina sebelum IPO adalah mengenai legal standing-nya.

“Saya menyoroti legal standing-nya karena memang jangan sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Itu berkaitan dengan legal standing,” kata Rusdy saat rapat dengan Direksi Pertamina yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6).

Rusdy mengakui rencana IPO tentu berdampak besar ke Pertamina dari segi bisnis. Sehingga ia menegaskan proses tersebut tidak boleh sembarangan. Perlu kajian yang matang.

“Menurut saya akan ada kegiatan yang namanya transfer saham baik dari holding ke sub holding. Apalagi ini virtual saya khawatir karena kebiasaan kerja virtual itu legal standing-nya nanti, perpajakannya keuangannya, juga virtual,” ujar Rusdy.

Ilustrasi bursa efek. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Senada dengan Rusdy, anggota Komisi VII Kardaya Warnika meminta Pertamina tak menabrak peraturan yang ada terkait IPO. Sebab, kata Kardaya, Pertamina adalah perusahaan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kardaya merasa apabila Pertamina salah langkah maka akan berdampak besar kepada negara dan juga masyarakat secara umum.

“Mengenai IPO saya concern jangan sampai Pertamina itu nanti dalam melakukan kegiatannya menabrak peraturan perundangan,” ujar Kardaya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Paramitha W Kusuma mengungkapkan dari segi hukum, rencana IPO Pertamina masih belum aman. Ia mengatakan sudah banyak masyarakat yang mengetahui rencana tersebut.

“Masalah IPO ini banyak menuai kontroversi baik dari internal Pertamina sendiri maupun dari masyarakat yang condong tidak setuju karena Pertamina ini bisnis strategis yang harus dimiliki seutuhnya oleh negara,” tutur Paramitha.

Raker Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I dan RDP dengan Direksi PT PLN dan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Sebelumnya saat rapat dengan Komisi VI, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, Pertamina belum akan melantai di bursa Initial Public Offering (IPO). Ia mengungkapkan saat ini pihaknya sedang proses restrukturisasi.

“Ini nggak serta merta ini langsung di IPO apalagi di Pertamina artinya melepas saham, ini masih jauh sekali. Kita baru melakukan restrukturisasi tahap berikutnya adalah profitisasi,” kata Nicke saat rapat bersama Komisi VI DPR yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6).

Nicke menjelaskan proses Pertamina IPO masih panjang dan tahapannya tidak mudah. Ia mengakui IPO adalah salah satu opsi mencari pendanaan. Namun, ada opsi pendanaan lain yang saat ini ditempuh Pertamina seperti global bond, program financing seperti di Balikpapan, sampai equity partnership.

Untuk itu, Nicke menegaskan sampai saat tidak ada rencana privatisasi di Pertamina. Dengan privatisasi, kata Nicke, pihaknya berarti melepas saham negara. Meski begitu, ia mengungkapkan ada rencana IPO di anak perusahaan. Namun, saat ini belum diketahui pasti kapan rencana tersebut direalisasikan.