DPR Tanya Transportasi ke IKN, Suharso: Saya Naik Garuda atau Batik

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, mempertanyakan akses transportasi bagi masyarakat menuju IKN Nusantara.

"Kalau IKN mencapai target fungsional tahun 2024, bagaimana kita ke sana? Bagi yang tidak punya transportasi kendaraan, apa mereka sewa taksi? Omongan ini sampai ke telinga kita pak," cecar Hatari dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (30/8).

Tak hanya itu, Hatari juga mempertanyakan apakah presiden baru nanti mau melanjutkan megaproyek tersebut. Mengingat, pembangunan tahap satu baru akan rampung pada 2024.

Bahkan dia berkelakar hanya Jokowi yang bisa menyelesaikan proyek IKN.

"Sementara Presiden kita mudah-mudahan bisa ke periode yang ketiga. Tapi kalau tidak periode ketiga, apa kita yakin program ini bisa mencapai target fungsional?" tuturnya.

Merespons cecaran Hatari, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hanya menjawab singkat. Dia mengaku sering menyambangi IKN menggunakan pesawat Batik Air atau Garuda Indonesia.

"Soal IKN sekarang kami sering melakukan itu, saya kalau ke sana kadang-kadang naik Batik, kadang-kadang naik Garuda," kata Suharso.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp 35 triliun pada 2024 untuk menggarap IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan anggaran itu akan dibagi ke setiap Direktorat Jenderal Kementerian PUPR.

"Dukungan untuk infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun dengan kegiatan penanganan banjir Sungai Sepaku, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder distrik kawasan IKN, instalasi penyediaan air dan bangunan mendukung SPAM Sepaku," kata Basuki saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (30/8).

Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp 1,5 triliun untuk mengerjakan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan (KIPP), penanganan banjir di Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung KIPP dan DAS Pamaluan.

Kemudian di Ditjen Bina Marga Rp 16,67 triliun untuk pembangunan akses jalan menuju Masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi Barat dan sisi Timur, jalan feeder distrik di Kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1, serta pembangunan Bandara VVIP di sisi landasan udara.

Lalu, Ditjen Cipta Karya senilai Rp 11,44 triliun untuk Instalasi Penyediaan Air dan bangunan pendukung SPAM Sepaku, IPAL 1-3 di KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, pembangunan Sumbu Tripraja, pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I, bangunan gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor PUPR, dan Kantor OIKN, sarana dan prasarana pemerintahan II, hingga Kawasan Beranda Nusantara.

Terakhir, ada Ditjen Perumahan dengan alokasi Rp 5,76 triliun untuk membangun rumah susun ASN dan Hankam di IKN. "Pembangunan rusun ASN dan hankam sebanyak 47 unit kemarin sudah tanda tangan kontrak sehingga bisa kita mulai tahun ini," tutur Basuki.