Dubes AS Berikan Beberapa Catatan Soal Kemudahan Berbisnis di RI

Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Laporan terbaru Kelompok Bank Dunia Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia menjadi urutan ke 72 dari sebelumnya peringkat 91.

Indonesia dinilai telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bahkan, Bank Dunia menyebut Indonesia salah satu dari 10 negara yang melakukan reformasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan, mengatakan peraturan atau regulasi di Indonesia saat ini sebenarnya masih banyak yang menghambat pihak asing untuk berinvestasi.

Dia mencontohkan peraturan-peraturan yang masih membatasi di sektor pembayaran. Aturan membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran dan di sektor lainnya, kata dia, membuat konsumen memiliki pilihan yang lebih sedikit untuk berinvestasi.

"Keamanan yang kurang dan menghambat kemajuan Indonesia dalam memperbaiki daftar invetsasi negatif," kata Donovan di Hotel Mandari Oriental, Jakarta, Kamis (2/11).

Menurut Donovan, Indonesia harus menciptakan sistem yang memperlakukan perusahaan asing secara adil, memberikan kepastian regulasi bagi semua pelaku pasar, dan berjalan sesuai komitmen perdagangan internasional Indonesia.

"Kami memahami adanya keinginan untuk menciptakan interopablitas dalam sistem pembayaran dalam negeri, namun kami menghimbau agar Indonesia juga mempertimbangkan pendekatan lain yang dapat lebih melibatkan sektor swasta dan memaksimalkan pilihan konsumen," jelasnya.

Meski demikian, upaya pemerintah memperbaiki infrastruktur dan menciptakan kemudahan berusaha akan mampu mengatasi beberapa kendala tersebut. Donovan mengapresiasi Presiden Jokowi dan menteri ekonomi yang berhasil mengidentifikasi penyebab Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi ekonomi.

"Mereka mengumumkan reformasi dan kebijakan. Ambisi megaproyek pembangkit dan akses tenaga listrik, memangkas waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 paket reformasi ekonomi, dan revisi Daftar Negatif Investasi guna membuka sektor baru bagi investasi luar negeri," kata dia.