Duga Percantik Laporan Keuangan, Serikat Pekerja Minta Direksi BUMN Pos Dicopot

Sejumlah pegawai PT. Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung BUMN, Jakarta, Rabu (6/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) kembali melayangkan protes tentang kinerja direksi perusahaan. Mereka menilai manajemen memanipulasi laporan keuangan tahunan sejak 2016.

Ketua Umum SPPIKB Akhmad Komarudin menuding dengan kondisi keuangan Pos Indonesia yang setiap tahunnya terus mengalami kerugian semenjak kepemimpinan direksi 2015, anehnya laporan keuangan tahunan yang dilaporkan ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham selalu untung.

Kata dia, sesuai dengan catatan Direktur SDM, kondisi keuangan Pos Indonesia melalui surat Nomor 657/DIR-2/0618 tanggal 4 Juni 2018, pada 2016 perusahaan rugi Rp 132 miliar. Tapi, direksi melaporkan ke kementerian bahwa perusahaan untung Rp 353 milliar. Akhmad menyebut laba ditopang dari jual aset.

Pada 2017, laba operasi semakin memburuk. Perusahaan rugi Rp 241 milliar tapi dilaporkan untung Rp 335 milliar ke pemegang saham. Akhmad menyebut laba jadi hijau karena hasil revaluasi aset.

"Dan terus terjadi hingga saat ini 2020 pembohongan-pembohongan kondisi keuangan kepada pemegang saham. Sehingga setiap tahunnya perusahaan mengalami situasi yang buruk dan puncaknya pada Februari 2019 perusahaan telat membayar gaji karyawan," ujar Akhmad dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).

Ilustrasi Pos Indonesia. Foto: Instagram/@posindonesia.id

Akhmad menyatakan, untuk memenuhi kewajiban operasional bulanan selama ini, perusahaan selalu mengandalkan hasil pinjaman bank dan hasil jual-jual aset. Hingga saat ini, tercatat utang Pos Indonesia sekitar Rp 2,7 triliun.

"Kami sangat setuju seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa memanipulasi laporan keuangan BUMN adalah perbuatan kriminal, sehingga melalui kesempatan ini pula kami meminta kepada Kementerian BUMN RI agar selain mengganti seluruh Direksi Pos Indonesia, juga melaporkan secara pidana Direksi Pos yang terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan kepada pihak yang berwajib/berwenang," terang Akhmad.

Dikonfirmasi mengenai protes serikat pekerja, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono tidak membalas pesan kumparan. Pun dengan Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia Benny Otoyo hanya membaca pesan konfirmasi kumparan.