Ekonom Senior Soal THR PNS Dipangkas: Kondisi Keuangan Negara Sulit

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI kembali bekerja, usai libur Lebaran. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Fenomena pemangkasan komponen Tunjangan Hari Raya (THR) membuat ekonom senior menilai keuangan negara dalam kondisi tidak sehat. Komponen tunjangan kinerja (tukin) secara resmi tak lagi dimasukkan dalam komponen THR Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lebaran tahun ini.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, pemangkasan komponen tukin belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

“Ini yang akhirnya diprotes ASN sendiri melalui petisi yang telah ditandatangani 20 ribu orang,” katanya dalam webinar Narasi Institute yang bertajuk THR di kala pandemi, Jumat (7/5).

Ia juga menilai dengan adanya fenomena pemangkasan komponen THR ini akan memberikan perbedaan pandangan dengan sektor swasta yang diwajibkan membayar THR penuh.

PNS Pemprov DKI mengantri untuk absen menggunakan barcode saat Upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu (17/8). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Peraih PhD Ekonomi Pertanian di University of Kentucky, Amerika Serikat ini menyebut kondisi keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“THR yang dipotong ini kenyataan keuangan negara sedang dalam keadaan yang sulit,” ungkapnya.

Apalagi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 7 persen. Target yang amat ambisius, di tengah penerapan kebijakan yang menurut Fadhil inkonsisten.

“Itu saya kira dorongan konsumsi tidak akan efektif tidak optimal sehingga apakah betul target pertumbuhan kuartal II bisa tercapai? sehingga itu berlawanan dengan harapan pemerintah sendiri,” tuturnya.