kumparan
Bisnis27 Januari 2020 18:49

Ekonom UI: Keberadaan OJK Masih Diperlukan

Konten Redaksi kumparan
Ilustrasi Gedung OJK
Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Foto: Anggi Dwiky Darmawan/kumparan
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menyatakan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap industri keuangan sudah tepat.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, keberadaan OJK masih sangat penting dalam mengawasi industri jasa keuangan. Apalagi, industri jasa keuangan memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian.
Hal tersebut sekaligus merespons pernyataan DPR RI yang berencana mengevaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, legislator menyebut fungsi pengawasan OJK bisa saja akan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).
"Yang penting OJK diberi ruang di penguatan pengawasannya lebih baik, nonbank diberikan satu pelajaran yang bisa memberi jaminan seperti LPS," ujar Lana kepada kumparan, Senin (27/1).
Terkait rencana DPR yang ingin mengembalikan fungsi OJK ke BI buntut dari kasus Jiwasraya, menurutnya hal itu hanya akan menambah persoalan. Seharusnya saat ini seluruh pihak fokus untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.
"Keberadaan OJK sangat diperlukan. Jangan lah menambah panas suasana. Menurut saya, rencana itu hanya akan menambah persoalan. Perlu dikaji lagi lah, karena waktu membuat keberadaan OJK kan panjang, masa karena satu kasus langsung dihapus," kata Lana.
ADVERTISEMENT
Lana melanjutkan, jika pengawasan dikembalikan ke BI pun tak akan mudah. Waktu transisi yang diperlukan pun tak cukup hanya 1-2 tahun.
"Enggak gampang, transisi enggak semudah itu. Ini semua kan saling terkait, sistem keuangan enggak bisa terkotak-kotak seperti itu. Walaupun secara institusi tetap, beda dengan pensiun, asuransi, ini semua saling kait-mengait," jelasnya.
Lana menuturkan, OJK saat ini telah melakukan pengawasan secara tepat. Hanya saja, kasus Jiwasraya ini dimainkan secara apik oleh pihak internal.
"Ibaratnya rumah tuh, OJK sudah pagerin, sudah pasang CCTV, udah pakai kawat listrik segala, tapi yang maling ya orang dalam itu sendiri," kata Lana.
Lagi pula, kasus Jiwasraya merupakan kasus lama. Menurut Lana, OJK sebagai lembaga pengawas pun telah memberikan peringatan kepada pihak Jiwasraya. Meski demikian, Lana menyarankan agar OJK ke depan bisa lebih ketat memberikan pengawasan.
ADVERTISEMENT
"Barangkali memang ke depan OJK perlu lebih disiplin terhadap SOP sendiri. Kalau SOP satu kali belum kena SP3 kan ibaratnya, kalau sampai kena SP3, langsung ambil tindakan tegas ke perusahaan itu sesegera mungkin," katanya.
"Kemarin kan itu mungkin si pemilik Jiwasraya yang menjanjikan perbaikan-perbaikan setelah diperingatkan OJK, tapi mungkin sampai sekarang enggak juga, sehingga kasusnya seperti ini sekarang," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan, pengawasan OJK terhadap industri keuangan dinilai belum maksimal. Dia pun mencontohkan munculnya kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang seharusnya tak terlepas dari pengawasan OJK.
Eriko menilai, DPR bisa saja mengembalikan fungsi pengawasan industri keuangan dari OJK ke Bank Indonesia (BI), seperti yang terjadi pada awal mula regulator keuangan.
ADVERTISEMENT
"Memungkinkan saja OJK dikembalikan ke BI. Di Inggris sudah terjadi, beberapa negara juga sudah terjadi. Nah ini tentu harus dievaluasi (OJK)," kata Eriko di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan