Bisnis
·
7 Oktober 2019 11:51

Ekonomi Melambat, BKPM Dorong Masuknya Investasi Swasta

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Ekonomi Melambat, BKPM Dorong Masuknya Investasi Swasta (46621)
Kepala BKPM Thomas Lembong mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pemerintah saat ini tengah menggencarkan investasi swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur ‎di Indonesia, termasuk infrastruktur perhubungan.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyampaikan, KPBU dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pendanaan APBN. Menengok dana dalam APBN terbatas.
"Kita sejauh mungkin harus bergeser dari ketergantungan APBN. Soalnya ekonomi ini lagi‎ berat, kondisi APBN per hari ini aja outlook-nya kepleset dari target," ucap Thomas di kantornya, Jakarta, Senin (7/10).
Adapun perekonomian sedang berat, menurut dia karena pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Pun dalam mengejar target penerimaan pajak, pemerintah juga terbilang ngos-ngosan sehingga APBN tak bisa diandalkan.
"Kita semua tahu bahwa kondisi ekonomi global lagi berat, APBN juga sangat ketat. Target penerimaan pajak cukup jauh, sulit, jadi kita harus kerja ekstra keras untuk menggandeng modal dari swasta untuk mendanai infrastruktur," jelasnya.
Ekonomi Melambat, BKPM Dorong Masuknya Investasi Swasta (46622)
Kondisi proyek Tol Cisumdawu. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Dia menambahkan, KPBU hadir untuk mengatasi solusi skema pembiayaan yang sebelumnya terbatas dalam pembangunan infrastruktur. Dengan adanya skema ini, Thomas menginginkan agar daya saing infrastruktur Indonesia makin membaik.
ADVERTISEMENT
"Posisi saing infrastruktur kita masih tertinggal. Kita sudah lari kencang, tapi negara-negara tetangga juga lari. Mereka tidak diam," tegas Thomas.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 1.000 bandara. Untuk mengoperasikan dan mengembangkan bandara itu, diperlukan peran swasta melalui skema KPBU.
"Indonesia memiliki hampir 1.000 bandara, bayangkan kami take care semuanya. Kita ingin ada kompetisi dan investasi, makanya ada proses KPBU," katanya.