Ekonomi Mulai Melambat, Pemerintah Diminta Hemat Anggaran

Diskuis KEIN mengenai perekonomian domestik. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu menghemat anggaran demi menahan risiko penurunan ekonomi domestik.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menuturkan, pemerintah perlu memangkas beberapa belanja yang dianggap tak perlu, seperti belanja barang. Namun untuk belanja seperti infrastruktur, belanja pegawai, hingga bantuan sosial, harus terus dijalankan.

"Untuk dari sektor nonmigas mau enggak mau penghematan adalah hal yang harus dilakukan. Menghemat belanja-belanja yang tidak perlu," ujar Arif dalam diskusi di Kantor KEIN, Jakarta, Jumat (17/5).

Selanjutnya, pemerintah juga perlu melihat kembali biaya operasional dalam pengadaan barang. Menurut Arif, pemerintah perlu menyisir pengadaan yang memiliki nilai impor tinggi.

"Ngapain mesti pakai barang berbasis impor pengadaannya, kalau dalam negeri kan bisa. Ini juga dalam rangka menghemat devisa secara tidak langsung," katanya.

Arif pun menegaskan, meskipun pendapatan melambat, belanja untuk bansos, infrastruktur, dan pegawai harus tetap dilanjutkan.

Pekerja menyelesaikan terowongan kembar pada proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/5). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Secara umum, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) masih harus terus memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Salah satunya dengan memperbaiki ekspor di neraca dagang.

Anggota KEIN Telisa Aulia menuturkan, cara paling cepat memperbaiki CAD adalah memperbaiki sektor pariwisata dan memperbaiki remitansi dari para TKI. Hal itu pun bisa dilakukan dalam jangka pendek.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperbaiki sektor riil. Misalnya, investasi yang masuk harus diarahkan ke sektor produktif dan berorientasi ekspor.

"Cara cepat adalah pariwisata dan remitansi. Remitansi ini bocor karena TKI ini ngirim pakai bank asing, jadi enggak tercatat di lalu-lintas pembayaran kita," kata dia.

Ke depan, dia berharap pemerintah dan BI bisa terus berkoordinasi agar dampak perlambatan penerimaan tak merembet pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap bisa segera membaik," tambahnya.