Erick Thohir Buka-bukaan Soal Konsolidasi Bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM

12 Desember 2020 13:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN RI Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta (7/2/2020). Foto: Ema Fitriyani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN RI Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta (7/2/2020). Foto: Ema Fitriyani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka-bukaan soal tujuan dan skema konsolidasi bisnis antara tiga BUMN, yakni BRI, Pegadaian, dan PNM. Konsolidasi itu menurutnya, dimaksudkan untuk mendorong UMKM naik kelas, melalui sejumlah skema pembiayaan dari tiga BUMN tersebut.
ADVERTISEMENT
"Kemarin kita juga konsolidasikan Bank BRI, PNM, dan juga Pegadaian, supaya menjadi satu database sehingga dengan sistem satu database ini kita bisa mendorong pengusaha UMKM naik kelas," kata Erick Thohir dalam webinar Shopee, Sabtu (12/12).
Jadi, kata Erick Thohir, nanti terlihat pelaku UMKM yang unbankable ,saat ini pinjamannya mencapai Rp 2 juta sampai dengan Rp 10 juta. Kemudian nanti kalau pinjaman Rp 20 sampai dengan Rp 30 juta itu dibantu oleh Pegadaian, katanya, dan kalau pelaku UMKM tersebut sudah bisa melakukan pinjaman Rp 50 juta maka Bank BRI yang masuk.
Erick Thohir mengatakan memang keberpihakan terhadap pelaku UMKM ini tidak hanya lips service, jadi harus dijalankan, terutama dalam kondisi COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Jadi memang suka tidak suka keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN," lanjut Erick Thohir.
KUR Mikro BRI. Foto: Bank BRI
Di Kementerian BUMN sendiri terdapat dua program bagi pelaku UMKM, pertama kita melibatkan pelaku UMKM untuk pengadaan barang atau capital expenditure (capex) yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN.
Kementerian BUMN telah meluncurkan Pasar Digital (PaDi) UMKM, di mana diawali dengan 9 perusahaan BUMN seperti Telkom untuk delapan jenis pengadaan. Kementerian BUMN sendiri akan terus meningkatkan dalam PaDi UMKM ini pada tahun depan untuk seluruh BUMN yang berjumlah 41.
Program kedua, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Koperasi UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Sarinah, di mana mencoba mengganti strateginya bahwa Sarinah harus 80 persen produk yang dipasarkannya adalah merek Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Kita sebagai trading house dan perusahaan ritel, tetapi kita juga meminta dukungan pembinaan dan pendampingan UMKM dari Kemenkop UKM serta kurator dari Kemenparekraf," ujar Erick Thohir.
Kementerian BUMN sendiri juga sudah membuka akses pasar internasional bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan perusahaan ritel duty free global ternama Dufry.