Erick Thohir Buka Peluang Vaksin Corona Mandiri, Ini Syaratnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Pemerintah telah memutuskan bakal memberi vaksin corona secara gratis untuk masyarakat. Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan. Di tengah sedang berprosesnya vaksinasi gratis, ada isu bahwa pemerintah juga membuka opsi vaksinasi mandiri alias berbayar.

Meski demikian Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa vaksinasi mandiri bukan prioritas.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi kita tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” ujar Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1).

Untuk itu, Erick pun mengaku pemerintah telah membuka pembicaraan secara langsung kepada DPR ataupun kementerian lain soal adanya opsi vaksin berbayar ini. Namun menurut Erick, keputusan akhir tetap ada di tangan Kementerian Kesehatan. Adapun Kementerian BUMN hanya akan menerima tugas untuk pendistribusian.

Petugas kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi pemberian vaksin corona Sinovac di Puskesmas Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/1). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Pun demikian, Erick mengatakan pihaknya punya catatan khusus jikalau nantinya vaksin berbayar benar akan diterapkan. Erick mengusulkan agar merek untuk vaksin gratis dibedakan dengan vaksin berbayar.

“Dan kalau sampai nanti ditugasi vaksin mandiri seperti arahan pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan. Pertama, vaksinnya berbeda jenis jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merek vaksinnya berbeda,” ujar Erick.

Kedua, Erick sekali lagi menegaskan bahwa meski nanti ada vaksin berbayar, vaksin gratis tetap jadi prioritas pemerintah.

“Utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan 1-2 bulan ke depan baru nanti kalau ada untuk yang mandiri setelah itu, itu yang kami dapatkan dari diskusi kemarin,” ujarnya.

Erick pun juga meminta jika vaksin berbayar dilakukan, harus ada payung hukum yang jelas.

”Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri. Tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kalau memang vaksin mandiri ini kami lakukan, kami siap melaksanakan,” tandasnya.