Erick Thohir Gandeng PBNU untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU ) untuk membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta.
ADVERTISEMENT
Erick menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini, Kementerian BUMN dan PBNU berencana mengkolaborasikan beberapa program yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia, optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kerja samanya dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN yang dapat dilakukan melalui platform digital PaDi UMKM dan dukungan pelaksanaan program pembinaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi, sehingga jika proyek UMKM berbasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, akselerasi pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kekuatan pentahelix, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas atau masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media.
Menurut dia, PBNU saat ini sudah memenuhi 4 dari 5 kekuatan pentahelix tersebut, yaitu komunitas, akademisi, dan dunia usaha melalui Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU).
ADVERTISEMENT
“Saya harap, Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) dapat memberikan warna dalam dunia perdagangan, perekonomian, dan profesionalisme dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang langsung dapat berdampak kebaikan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Erick.
Acara penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Erick Thohir dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Acara ini juga disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dan jajaran pengurus PBNU.