Erick Thohir: Harga Vaksin Corona Tergantung Penjual, Tak Diatur Pemerintah

Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke Laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/8/2020). Foto: Dok. Kementerian BUMN

Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menyatakan bahwa harga vaksin corona untuk peserta mandiri tidak diatur oleh pemerintah. Biaya tiap vaksin diserahkan ke produsen atau penjual vaksin di dalam negeri.

Vaksin yang akan tersedia di awal tahun depan juga berbeda-beda, bukan hanya dari satu perusahaan atau satu negara. Jadi harganya berbeda-beda, dia mengaku juga tidak tahu berapa besarannya.

Tapi, Erick menegaskan, perbedaan harga tersebut bukan karena kualitasnya, kemungkinan ada unsur lain seperti biaya produksi atau sulitnya proses penemuan vaksin impor tersebut. Yang pasti, semua jenis vaksin yang dikeluarkan tahun depan sudah melalu uji klinis ketiga, jadi aman.

"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual. Yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kita tetapkan harga. Kalau hari ini kita enggak tetapkan harga," ujar Erick dalam konferensi pers virtual dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamis (3/9).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) saat meninjau fasilitas produksi vaksin COVID-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Selain dari Sinovac asal China, vaksin yang akan masuk ke Indonesia juga berasal dari Uni Emirat Arab dan dari Eropa yang bekerja dengan BUMN Farmasi seperti Bio Farma dan Kimia Farma dalam memproduksinya. Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat vaksin buatan lokal bernama vaksin merah putih agar bisa diproduksi sendiri.

Erick mengatakan, karena harga vaksinnya tidak diatur pemerintah bagi peserta mandiri, maka pihaknya membentuk tim. Tujuannya agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari imunisasi ini.

"Ada usulan bagus dari Pak Doni Monardo dan Pak Bambang Brodjonegoro untuk buat tim penilai vaksin biar tidak suudzon vaksin ini jadi diperdagangkan yang untungkan seseorang," ujarnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu, pemerintah menggratiskan vaksin ini dengan mengacu pada data peserta PBI BPJS Kesehatan. Kata Erick, ada 93 juta peserta PBI yang harus dicek lagi datanya agar imunisasi ini tepat sasaran.