Erick Thohir Minta Pejabat Garuda yang Terlibat Penyelundupan Mundur

Erick Thohir konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir geram dengan kasus penyelundupan suku cadang Harley Davidson dan Sepeda Lipat Brompton oleh penumpang VIP pesawat baru Garuda Indonesia, Airbus A330-900 Neo, (16/11).

Erick bahkan menegaskan akan menindak jika ada petinggi Garuda Indonesia yang terbukti menyelundupkan barang mewah ilegal tersebut.

"Biarkan saja Bea Cukai melihat. Ada enggak kasus-kasus yang bener-bener seperti yang dilaporkan. Nah, kalau benar (terbukti) ya harus dicopot," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Daftar penumpang pesawat baru Garuda Indonesia jenis Airbus A300-900 NEO yang terbang dari Tolouse, Prancis ke hanggar GMF di Bandara Soekarno-Hatta. Foto: Dok. Istimewa

Mantan Presiden Inter Milan ini menyarankan, sebaiknya petinggi Garuda yang terlibat mengundurkan diri. Menurutnya cara ini dinilai lebih etis.

"Lebih baik sebelum ketahuan mengundurkan diri itu kayak samurai Jepang. Tapi (itu) kalau benar. Kita juga musti ada praduga tak bersalah ya tapi kalau benar ya," ujar Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai adanya sejumlah barang selundupan melalui pesawat jenis Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia.

Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo. Foto: Iqbal FIrdaus/kumparan

Menurutnya, praktik penyelundupan barang mewah hingga kini masih terjadi. Hal tersebut tampak dari Ditjen Bea Cukai yang masih menangkap penyelundupan barang mewah melalui bandara atau pelabuhan.

Sri Mulyani menyampaikan, jika ada orang kaya yang ingin terlihat kaya dengan membeli kendaraan mewah di luar negeri, semestinya bea masuk barang tersebut juga dibayar.

"Kita bisa lihat di salah satu kantor Bea Cukai menangkap orang yang mau menyelundupkan motor mewah, moge. Orang kaya kalau mau terlihat kaya, jangan nanggung. Ya bayar pajak beneran," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12).