Erick Thohir Usul Tambahan Modal PT INKA Rp 3 T untuk Produksi KRL

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan modal PT INKA (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri. Erick mengatakan penambahan modal ini dilakukan untuk meminimalisasi impor KRL.

Erick mengatakan impor KRL tetap dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pertumbuhan jumlah penumpang dari gerbong-gerbong baru dan memenuhi kebutuhan KRL tahun ini. Ia menekankan bahwa impor gerbong KRL yang dilakukan tahun ini harus diiringi dengan produksi dalam negeri.

"Ketika kami rapat dengan Kemenhub, Kemenkomarves, Kemenperin, setelah kita memetakan memang harus ada yang namanya penambahan modal dari INKA sendiri untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kereta untuk gerbong-gerbong barunya," kata Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/6).

"Kalau pun ada impor seminimal mungkin yang kita minta, karena itu hanya menutupi gap daripada kebutuhan beberapa tentu 6 sampai 7 bulan ke depan," tambahnya.

Erick Thohir mengatakan akan memprioritaskan produksi gerbong kereta INKA untuk memenuhi kebutuhan PT KAI. Sebab, ia mengatakan gerbong yang diproduksi oleh PT INKA memiliki kualitas yang tak kalah bagus dibanding buatan Jepang.

"Inka punya dua kualitas sebenarnya, satu yang di Banyuwangi itu kualitas tinggi kerja sama indonesia dengan perusahaan Swiss untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta pai di asia tenggara. dan ada juga kualitas memang sudah kita miliki sendiri," ujar Erick.

Sebelumnya, Erick mengatakan PT INKA baru bisa menyediakan KRL pada 2025 mendatang. Sehingga impor KRL ini sebagai alternatif untuk menampung lonjakan penumpang setelah pandemi COVID-19.

Kementerian BUMN sebelumya berusaha melobi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar dapat melakukan impor KRL darurat tahun ini. Merespons hal itu, Erick menekankan saat ini Kementerian BUMN sedang menunggu data-data dari PT INKA dan PT KAI.

Dari PT INKA, Kementerian BUMN meminta data-data tentang kemampuan produksi KRL mereka memenuhi kebutuhan yang mendesak saat ini.

"Kedua, PT KAI saya minta revisi data-data (penumpang) pasca COVID-19 karena kalau kita bicara data COVID-19 itu KAI masih menggunakan data konservatif. KAI tak berhenti saat COVID, coba bayangkan kalau itu pure private sector, berhenti enggak kereta? Berhenti. Cuma namanya BUMN kan enggak boleh berhenti namanya juga melayani," kata Erick.