ESDM Jelaskan Impor Migas yang Selalu Defisit dalam Neraca Perdagangan

Ilustrasi Migas, Pertamina Hulu Energi. Foto: Dok. Pertamina Hulu Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal sektor minyak dan gas (migas) yang selalu defisit dalam neraca perdagangan nasional. Defisit migas terjadi karena nilai impornya lebih tinggi dari ekspornya.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun sempat menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu dalam rapat terbatas. Jokowi mengingatkan Jonan untuk hati-hati terhadap defisit sektor migas.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada periode Januari-Mei, ekspor migas USD 5,34 miliar, tapi impornya mencapai USD 9,10 miliar atau defisit USD 3,76 miliar.

Adapun total neraca perdagangan, defisit migas mencapai USD 2,14 miliar atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai USD 2,68 miliar. Sementara, sektor nonmigas tercatat surplus USD 1,62 miliar, turun 28,3 persen dibandingkan akumulasi periode yang sama tahun lalu.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, yang diminta Jonan untuk menjelaskan duduk perkara ini kepada media, mengatakan kementerian mengakui bahwa defisit migas besar. Tapi, menurutnya, dalam neraca perdagangan nasional, jangan lagi melihat secara sektoral antara migas dan nonmigas.

Sebagai contoh, untuk gas, nilai ekspornya turun karena sudah digunakan 60 persen di dalam negeri. Hal ini, kata dia, justru bagus karena gas yang digunakan lebih banyak ke dalam negeri mengalir ke industri lain seperti petrokimia, pupuk, kaca, plastik, dan lainnya.

Industri-industri tersebut pun tumbuh dan mengekspor barang jadinya. Tapi, hasil ekspor itu tak masuk dalam kategori migas, melainkan nonmigas. Padahal bakunya dari gas yang porsi ekspornya berkurang demi mendukung industri lain di luar nonmigas.

"Makanya sebaiknya kita melihatnya jangan sektoral lagi karena gas itu berubah wujud, bukan lagi bahan baku LNG yang diekspor, wujudnya jd nonmigas," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat malam (12/7).

Kata dia, bisa saja gas yang saat ini jumlahnya surplus, lebih banyak dijual ke luar negeri jika memang ingin menaikkan ekspor migas. Tapi, industri manufaktur di dalam negeri akan kesusahan mencari bahan baku LNG yang turunannya bisa menghasilkan banyak barang jadi seperti pupuk, kaca, dan plastik.

Sementara pada komoditas minyak, Arcandra mengatakan, memang defisit besar karena kebutuhan besar tapi sumbernya sudah terbatas. Jika dulu minyak jadi komoditas dominan, saat ini tak lagi karena produksinya tak banyak, padahal kebutuhan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, kebutuhan BBM mencapai sekitar 1-2 juta barel per hari (bph). Sementara, produksi minyak mentah Indonesia rata-rata hanya sekitar 750 ribu bph. Alhasil, pemerintah memang harus mengimpor minyak mentah dan BBM, defisit minyak pun tak terelakkan.

Karena itu, Arcandra mengatakan, jangan menjadikan sektor migas sebagai komoditas ekspor untuk meraup devisa. Karena perubahan jaman, menurutnya, lebih cocok jika migas itu menjadi penggerak ekonomi nasional agar industri berjalan.

Archandra Tahar Menjenguk Kahiyang di RS YPK. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

"Dulu migas dominan, komoditas. Kalau gas mau dominan jadi komoditas, ya jual aja LNG-nya. Selesai. Sekarang gas jadi prime mover ekonomi. Dia berubah wujud. Sewaktu berubah wujud, dia enggak jadi migas lagi, tapi nonmigas," lanjutnya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM tak hanya menangani sektor migas. Ada juga sektor mineral dan batu bara yang nilai ekspornya surplus. Berdasarkan laporan BPS pada Januari-Mei 2019, sektor minerba menyumbang ekspor surplus USD 10 miliar.

"Kalau minerba surplus USD 10 miliar, migasnya minus USD 2,14 miliar, sebenarnya sektor ini masih menyumbang surplus ekspor Sektor ESDM," ucapnya.

Kata dia, pihaknya akan berbicara dengan BPS untuk tak lagi menyebut dua sektor berbeda, migas dan nonmigas dalam neraca perdagangan. Cukup neraca perdagangan saja sebab komoditas migas digunakan dalam sektor nonmigas nasional sebagai bahan baku.

Upaya Kurangi Defisit Migas

Meski angka defisit migas masih tinggi, Arcandra mengatakan pihaknya tak berdiam diri. Kata dia, pihaknya tetap berusaha menekan angka defisit migas seperti pada periode Januari-Mei 2019 yang turun menjadi USD 2,14 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai USD 2,68 miliar.

Upaya itu, kata dia, penggunaan biodiesel 20 persen (B20) untuk sektor subsidi dan nonsubsidi sudah berjalan penuh. Serapan B20 selama setahun mencapai 6 juta kiloliter.

"Ini penyumbang pertama impor berkurang," katanya.

Upaya kedua, PT Pertamina (Persero) wajib beli minyak mentah jatah kontraktor asing sekitar 200 ribu bph. Saat ini, kata dia, minyak mentah yang sudah dibeli mencapai 1.350 ribu bph. Usaha lain, kata Arcandra, adalah B30 yang lagi uji coba.

"Jadi harus dilihat secara komprehensif sisi neraca ini. Jangan migas dan nonmigas, jadi neraca perdagangan. Udah gitu saja. Selesai. Itu usul kita," tutur Arcandra.