ESDM: Realisasi Biaya PPM Perusahaan Minerba 2021 Capai Rp 1,4 Triliun

18 April 2022 15:14
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
ESDM: Realisasi Biaya PPM Perusahaan Minerba 2021 Capai Rp 1,4 Triliun (197339)
zoom-in-whitePerbesar
Sebuah kendaraan alat berat mengumpulkan batuan dengan endapan bijih di kompleks pertambangan Grasberg milik Freeport McMoRan, di provinsi Papua bagian timur. Foto: Olivia Rondonuwu/AFP
ADVERTISEMENT
Industri sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) turut berdampak pada kontribusi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Jajat Sudrajat memaparkan realisasi biaya PPM perusahaan minerba pada tahun 2021 mencapai Rp 1,493 triliun.
ADVERTISEMENT
“PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar tambang baik secara individu maupun kolektif agar kehidupannya lebih baik dan mandir,” kata Jajat dalam diskusi publik Indef, Senin (18/4).
Dalam paparannya, realisasi biaya PPM perusahaan minerba dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 1,626 triliun, pada tahun 2019 realisasinya Rp 2,054 triliun dan pada 2018 realisasinya mencapai Rp 2,194 triliun.
Jajat menjelaskan, terdapat 8 bidang prioritas program PPM yang diatur di dalam Kepmen ESDM No.1824/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kedelapan bidang itu meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Kemudian kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan masyarakat di sekitar tambang berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat, dan terakhir adalah infrastruktur penunjang PPM.
ADVERTISEMENT
Implementasi PPM ini, lanjut Jajat, dapat berupa modal usaha bagi masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan, akses dan fasilitas kesehatan, pembentukan kelembagaan/Bumdes hingga pembangunan infrastruktur desa.
Dia menjelaskan dalam tahap pelaksanaannya Pemerintah Daerah akan membuat bule print untuk kemudian pelaku usaha menyusun rencana induk dari blue print tersebut. Dengan begitu program PPM bisa berjalan efisien dan dieksekusi sesuai rencana.
“Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada 8 program PPM terutama pada aspek lingkungan, sosial budaya, pendidikan kesehatan dan ekonomi dalam rangka mendukung pembinaan untuk kemandirian ekonomi dan keberlanjutan masyarakat sekitar tambang,” pungkasnya.