Faisal Basri Berharap Sandi Bisa Jadi Jembatan Kebijakan Pusat dan DKI

Anies dan Sandiaga Uno di Festival Danau Sunter Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sandiaga Salahuddin Uno resmi masuk Kabinet Kerja Jilid II Presiden Jokowi usai diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pekan lalu. Sandi menggantikan posisi Wishnutama Kusubandio.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, berharap masuknya Sandi bisa menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kerap berseberangan dalam kebijakan, terutama dalam pengendalian orang di masa pandemi.

"Pak Sandiaga mungkin bisa menjembatani pusat dan DKI. Pak Sandiaga kan pernah jadi wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta). Pusat dan DKI seperti balap-balapan," kata Faisal dalam webinar Economic Outlook KAHMIPreneur 2021, Minggu (3/12).

Faisal berpendapat, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta kerap tidak sejalan dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang membuat perkara disiplin masyarakat sulit terkendali.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Menurut dia, orang kaya lebih mudah berdiam di rumah saja karena tidak khawatir kelaparan, sebaliknya bagi orang miskin mau tidak mau harus keluar untuk mencari nafkah.

Berdasarkan catatan kumparan, beberapa kebijakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta memang kerap berseberangan. Padahal, DKI merupakan pusat dari pemerintahan.

Pada Mei lalu misalnya, pemerintah pusat untuk pertama kali mengumumkan wacana relaksasi PSBB. Padahal, saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat pembatasan pergerakan orang dengan melarang mudik lokal ke Jabodetabek.

Hal yang sama juga terjadi pada September lalu. Saat itu, Anies menerapkan PSBB ketat jilid II karena meningkatkan kasus corona.

Sejumlah menteri Jokowi justru mengkritik kebijakan Anies, salah satunya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat itu karena ketidakpastian kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.