kumparan
search-gray
Bisnis26 Januari 2020 12:57

Faisal Basri: OJK Wajib Tanggung Jawab Kasus Jiwasraya hingga ASABRI

Konten Redaksi kumparan
Faisal Basri: OJK Wajib Tanggung Jawab Kasus Jiwasraya hingga ASABRI  (290189)
Ilustrasi Asuransi Jiwasraya. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ekonom Senior Faisal Basri memberikan kritik pedas kepada pemerintah mengenai kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI.
ADVERTISEMENT
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
Faisal Basri menilai, pemerintah seharusnya sudah membuat program penjamin polis asuransi paling lama setelah tiga tahun sejak UU Perasuransian terbentuk. Namun nyatanya, hingga saat ini belum juga dibentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP).
"Seandainya pemerintah tidak abai, para nasabah Jiwasraya pun sudah barang tentu masih menyisakan asa tinggi, bahwa preminya akan dibayar dan investasinya akan kembali. Kini, mereka gundah gulana, tak ada kepastian bakal mendapatkan haknya," tulis Faisal Basri dalam laman pribadinya seperti dikutip kumparan, Minggu (26/1).
Secara spesifik, dosen Universitas Indonesia ini pun mengkritisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia menilai OJK perlu bertanggung jawab atas persoalan asuransi saat ini. Apalagi, setiap perusahaan asuransi diberikan kewajiban menyerahkan laporan berkala ke OJK minimal empat kali dalam setahun.
ADVERTISEMENT
"Sudah sepatutnya OJK bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jiwasraya dan ASABRI. Bukan kali ini saja kejadian tragis menimpa perusahaan asuransi," jelasnya.
Faisal Basri menuturkan, persoalan likuiditas ASABRI masih tertolong karena masih memperoleh dana iuran dari peserta. Sementara untuk kasus Jiwasraya, dinilai akan semakin besar karena premi jatuh tempo terus bertambah.
Di saat yang sama, dana dari premi baru terhenti karena masyarakat jera berinvestasi di produk-produk investasi yang ditawarkan Jiwasraya.
"Wajar jika banyak kalangan mulai mempertanyakan keberadaan OJK. Bukan saja kewenangannya terhadap perusahaan asuransi, melainkan terhadap perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, dan fintek," kata dia.
Faisal Basri pun mempertanyakan siapa yang mengawasi OJK dan kepada siapa OJK harus melapor. Untuk itu, penguatan institusi dinilainya sangat darurat untuk dilakukan.
ADVERTISEMENT
"Karena lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian, jika terjadi serangan jantung, seluruh organ tubuh perekonomian bakal terdampak," tambahnya.
Faisal Basri: OJK Wajib Tanggung Jawab Kasus Jiwasraya hingga ASABRI  (290190)
Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menilai kasus di Jiwasraya hingga ASABRI bukan perkara besar. Dia menilai kasus yang terjadi di beberapa perusahaan asuransi nasional tersebut masih kecil jika dibandingkan total industri keuangan.
"Pertumbuhan ekonomi 5 persen. Memang di beberapa lembaga keuangan yang mengalami penanganan ini, size-nya masih kecil dibanding industri-industri," kata Wimboh.
Wimboh menuturkan, hingga saat ini stabilitas industri keuangan masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang masih di angka 6,08 persen.
Pertumbuhan aset asuransi juga masih mencapai Rp 1.325,7 triliun per Desember 2019, meningkat 64,1 persen dibandingkan 2014 yang hanya Rp 807,7 triliun.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, nilai investasi industri asuransi juga meningkat dari sebelumnya Rp 648,3 triliun di 2014 menjadi Rp 1.141,8 triliun sepanjang tahun lalu.
Secara rinci, premi asuransi komersial pada 2019 sebesar Rp 169,86 triliun untuk premi asuransi jiwa dan premi asuransi umum atau reasuransi sebesar Rp 91,79 triliun.
Sementara tingkat permodalan Risk Based Capital (RBC) pada 2019 sebesar 329,3 persen untuk asuransi umum dan 725,4 persen untuk asuransi jiwa. Angka tersebut masih di atas ambang batas permodalan asuransi minimal 120 persen.
Secara rinci, premi asuransi komersial pada 2019 sebesar Rp 169,86 triliun untuk premi asuransi jiwa dan premi asuransi umum atau reasuransi sebesar Rp 91,79 triliun.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white